Habib Fahri yang juga wakil ketua DPD FPI DKI Jakarta tampak geram ketika berbicara kepada Ody Mulya Hidayat, produser film HANTU TANAH KUSIR yang dibintangi oleh Maria Ozawa atau yang lebih dikenal dengan nama Miyabi. Habib geram dengan isu bahwa Miyabi sudah taubat.
"Ini ikon porno internasional, terus jangan ngomong doang kalau Miyabi taubat. Mana buktinya? Terus isu yang kedua mau ke FPI, dan isunya keluar dari Anda," ucap Habib Fahri wakil Ketua DPD FPI DKI Jakarta kepada Ody Mulya ketika ditemui di Kantor Maxima di Mangga Besar, Jakarta Barat, Rabu (1/12/2010).
Protes keras tersebut didukung oleh Habib Salim Alatas, Ketua DPD FPI DKI Jakarta. Menurutnya film porno berdampak sangat buruk, dan tentu saja hal ini memancing kemarahan masyarakat.
"Ini dampaknya bahaya, belum keluar film HANTU TANAH KUSIR, kemarin ada anak memperkosa anak umur enam tahun karena nonton film porno. Jadi mengertilah Pak Ody yang akan marah itu masyarakat. Kalau Maria Ozawa itu bertaubat apa kerangka bertaubat itu menurut anda. Jangankan kita yang gede yang ngerti urusan tempat tidur, anak kecil lihat paha saja sudah tahu kemana larinya. Suara saja dipermasalahkan ulama apalagi ini ditontonkan," tambah Habib Salim Alatas, Ketua DPD FPI DKI Jakarta.
FPI mengaku tidak pernah melarang seseorang untuk mencari nafkah, namun perlu diperhatikan juga moral dan agama. Menurut FPI jangan membawa alasan taubat jika tidak tahu kriterianya seperti apa, selain itu mereka menganggap keberadaan Miyabi seperti membawa bala ke Jakarta.
"Sekali lagi FPI tidak pernah melarang orang mencari nafkah, tapi tolong agar cara mencari nafkahnya diperhatikan terhadap moral dan agama. Jadi jangan bawa alasan taubat kalau enggak tahu kriterianya seperti apa. Jangan membawa bala ke Jakarta, karena Jawa, Sumatera sudah terjadi. Kalau Anda membawa bala kita tinggal menunggu laut berbalik ke Jakarta," ujar Habib Salim.
Dalam pertemuan tersebut FPI membawa surat yang berisi tiga pernyataan yaitu:
1. Menentang kedatangan Miyabi
2. Mengecam Miyabi membuat film di Indonesia.
3. Mengecam pemerintah tidak efektif menjalankan UU Pornografi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar