MUARATEBO - Sejak “dirumahkan” akhir Mei lalu di transmigrasi Simpang Inoman Sungai Buluh, Desa Muarakilis, Kecamatan Tengah Ilir, puluhan KK warga Suku Anak Dalam (SAD) mengeluhkan minimnya perhatian Pemkab Tebo. Itu terungkap saat aksi unjuk rasa di gedung dewan yang bertepatan dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober Kamis 28/10) lalu.
"Kita tidak tahu mau bagaimana, cuma rumah saja yang disediakan, sedangkan yang lain tidak ada," ujar Apung, Temenggung SAD Muara Kilis mewakili sekitar sepuluh SAD yang hadir, termasuk anak-anak.
Dikatakan, diberi rumah bagi komunitas seperti mereka tanpa memberikan ruang dan lahan untuk bekerja dan berusaha, sama saja tidak memberikan arti apa-apa bagi mereka.
"Kita minta pemerintah juga memberikan kita lahan untuk berladang, sedangkan kalau kita cari sendiri lahan di sekitar tempat kita selalu berbenturan dengan perusahaan dan masyarakat sekitar," lanjutnya.
Selanjutnya mereka juga mengeluhkan pemerintah dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Menurut Apung, selama ini masyarakat SAD hanya sesekali menerima pendidikan dan pelatihan dari Pemerintah Kabupaten tebo.
"Kita juga ingin diberi pendidikan dan pengetahuan yang cukup, seperti cara berladang, beternak dan lain sebagainya, sedangkan saat ini ketika ada program atau kunjungan pejabat saja, baru hal tersebut diberi ke kita," lanjutnya.
Untuk itu, dia selaku temenggung meminta agar pemerintah dapat menyediakan sarana tempat belajar beserta gurunya yang secara terus menerus membimbing mereka.
Demikian juga dengan tenaga kesehatan, mereka meminta agar pemerintah dapat menyediakan dokter yang mau mengobati mereka saat dibutuhkan.
Kegalauan para SAD ini dibenarkan oleh LSM Kakirimbo yang sering mendampingi mereka. Sejak “dirumahkan”, para SAD tersebut merasa kesulitan untuk bertahan hidup, mereka saat ini kesulitan untuk berladang karena tidak lagi memiliki lahan.
“Areal yang biasa mereka jadikan ladang saat ini 90 persen berada di wilayah konsesi PT WKS dan selebihnya milik masyarakat, jadi mereka tidak tahu lagi kemana mau berusaha untuk perekonomian mereka,” ujar Yudi kepada Jambi Independent beberapa hari lalu.
Belum lagi masalah pendidikan dan kesehatan, selama ini dikatakannya untuk keduanya sesekali memang telah ada dari pemkab yang datang membantu mereka, tetapi hal tersebut belumlah cukup melihat kondisi mereka.
“Malah lebih banyak dari kalangan LSM dan pemerhati yang membimbing mereka, dari pemerintah minim sekali,” lanjutnya.
Terkait hal ini, Dewan tebo juga sudah memanggil dinas instansi terkait guna mencari penyelesaian terhadap masalah ini.
"Untuk masalah pendidikan, seperti sekolah dan guru sudah kita koordinasikan, dan pihak Dikbudpora bersedia untuk mencarikan guru bagi SAD ini, sedangkan untuk bangunan sekolah akan kita coba programkan tahun depan," kata Ketua DPRD Tebo Agus Rubyanto beberapa hari lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar