JAMBI KOTA
Polemik Jalan Lingkar Selatan
Pengibaratan itu sangat pas bagi polemik Jalan Lingkar Selatan (Jalinsel) Jambi yang tak kunjung baik-baik kondisinya. “Atas” (pemerintah pusat) ribut soal tender proyek perbaikan, “bawah” (rakyat Jambi) jadi sengsara akibat Jalinsel yang makin hari makin rusak.
Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (Maki), juga tokoh penting yang menguak kasus “rekening gendut” oknum anggota Polri beberapa waktu lalu, ikut menelisik kasus Jalinsel Jambi. Sabtu (30/10) lalu, Boyamin singgah ke Kota Jambi.
Dia meninjau langsung kondisi Jalinsel di Paalmerah Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. “Kondisinya sangat parah, anggaran sebesar Rp 98 miliar tidak cukup lagi untuk memperbaiki jalan itu,” beber Boyamin, kepada sejumlah wartawan usai melihat kondisi Jalinsel, Sabtu lalu.
Boyamin juga membeber beberapa fakta yang terjadi di Dirjen Bina Marga Kementerian PU RI. Intinya, semakin lama Kementerian PU menetapkan pemenang atas proyek perbaikan Jalinsel, semakin lama pula rakyat Jambi menderita atas rusaknya jalan poros bagi transportasi angkut darat tersebut.
Muhammadiyah, aktivitas pemuda yang juga warga Simpang Gado-Gado, Palmerah Jambi, kemarin (31/10), mengaku terkejut begitu tahu fakta masalah sebenarnya atas Jalinsel Jambi. Menurutnya, apapun alasannya, pemerintah pusat harus mementingkan masyarakat Jambi. Siapapun pemenang tender Paalmerah Ring Road 2010, harus segera merealisasikan perbaikan jalan tersebut.
“Kalau perlu, masyarakat siap mendatangi Kementerian PU, kita ini kan mitra pemerintah daerah, asal jalan bisa diperbaiki, apapun akan kita lakukan,” tegas Muhammadiyah, yang juga tercatat sebagai salah seorang pengacara Jambi itu, kemarin.
Menurutnya, kian lama pengerjaan jalan ditunda, kian lama pula rakyat Jambi menderita. “Kalau siang masyarakat menghisap debu jalanan, kalau malam susah tidur karena sopir-sopir truk banyak tidur di jalan,” bebernya.
Aksi menutup jalan, merupakan bentuk kekesalan masyarakat atas lambannya pemerintah menangani kerusakan jalan. “Masyarakat bukannya mau menyalahkan pengusaha batubara atau pemerintah, masyarakat hanya butuh solusi,” bebernya.
Masyarakat memang sudah kesal atas lambannya perbaikan Jalan Lingkar Selatan. Buktinya, pada Selasa 12 Oktober 2010 lalu, masyarakat setempat menutup akses jalan ke jalan tersebut. Dengan melintangi penghalan berupa kursi-kursi, warga menghadang semua truk yang akan melalui jalan itu.
Akibatnya, akses ke jalan itu langsung terputus. Semua pihak turun tangan. Polisi, pemprov, pengusaha batubara, semua membujuk warga agar tenang, agar mau membuka kembali penghalang jalan. Sementara, beberapa sopir truk, nekat melaju ke Pelabuhan Talangduku dengan melintasi jalan-jalan protokol dalam Kota Jambi.
Aksi massa berlangsung selama beberapa hari. Pada akhirnya, masyarakat kembali mengalah. Mereka berharap pemerintah sesegera mungkin memperbaiki Jalinsel yang memang sudah lama rusak tersebut.
Syahbandar, anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi menilai, persoalan Jalan Lingkar Selatan harus segera dicarikan jalan keluarnya. Kalau tidak, masyarakat Jambi lah yang akan sengsara.
Jika persoalan sebenarnya terletak di pemerintah pusat, yakni di Kementerian PU, mau tidak mau, delegasi atau utusan daerah Jambi di Jakarta harus segera bertindak. “Misalnya, kawan-kawan di DPR RI, atau kawan di DPD RI. Mereka harus turun tangan langsung melihat persoalan sebenarnya di Kementerian PU,” tegas Syahbandar, dihubungi koran ini, kemarin.
M Syukur, anggota DPD RI asal Jambi, dihubungi langsung merespon persoalan itu. Menurutnya, dia harus melihat titik masalah sebenarnya. Untuk kemudian, barus bisa menentukan langkah-langkah penanganan di pemerintah RI.
“Saya belum dapat data sebenarnya. Nanti dipelajari. Kalau sudah, akan kita teruskan,” beber M Syukur, singkat.
Bank Dunia Disomasi
LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), ternyata telah lebih dulu merespon persoalan Jalan Lingkar Selatan Jambi. LSM yang dikoordinatori oleh Boyamin Saiman ini, beberapa waktu lalu telah melancarkan somasi kepada beberapa pihak.
Antara lain, panitia pengadaan proyek SRIP Palmerah Ring Road Jambi di Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi Dirjen Bina Marga Kementerian PU RI.
Selain itu, Boyamin juga melancarkan somasi ke manajemen The World Bank Washington DC USA pada bulan Agustus 2010 lalu. World Bank sebagai donatur pekerjaan beberapa infrastruktur di Indonesia, termasuk perbaikan Jalan Lingkar Selatan Jambi, dinilai pihak Boyamin ikut bertanggung jawab atas persoalan realisasi di lapangan.
“Bank Dunia tidak bisa tutup mata. Mereka juga harus bertanggungjawab atas lambannya realisasi di lapangan,” beber Boyamin, kepada JambiIndependent, Sabtu (30/10) lalu.
Menurutnya, jika pihak Bank Dunia tegas, otomatis proses tender di Kementerian PU RI tidak akan jadi masalah. Apalagi, masalah pemenang tender, sebenarnya bisa ditegaskan oleh pihak Bank Dunia sebagai pemilik dana.
“Ini tidak. Bank Dunia terkesan membiarkan masalah ini berlarut-larut. Saya pikir, kalau dibiarkan saja, kan mereka (Bank Dunia) yang untung. Direalisasikan atau tidak, tiap tahun negara harus membayar angsuran utang itu,” bebernya.
Dalam somasi yang disampaikan ke Kementerian PU, Boyamin membeber lima persoalan. Yakni, hingga saat ini proyek yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia belum juga terealisasi di lapangan. Malah, pemenang tender (rekanan pemborong) yang akan mengerjaan proyek belum diputuskan oleh panitia.
“Yang ikut ada tiga rekanan besar. PT Sumber Sari, Bumi Rejo dan Adi Karya. Diduga, panitia akan memenangkan PT Sumber Sari. Tapi ini tidak penting, yang penting, segera tunjuk pemenang, lalu realisasikan,” tegas Boyamin.
Berikutnya, dalam dua minggu terakhir, telah terjadi aksi blokir oleh warga terhadap ruas jalan di Jambi. Berdasar pengamatan di lapangan, kerusakan di jalan semakin parah dan menimbulkan kemacetan. Akibatnya, biaya proyek dari pinjaman bank dunia tidak bisa lagi menutupi kerusakan Jalinsel.
Keterlambatan proyek, menurut Maki, akan menimbulkan kerugian kepada masyarakat, berupa pengaruh ekonomi biaya tinggi karena jalan rusak. Dan, beban negara harus bertambah akibat membayar pinjaman beserta bunganya.
MAKI menduga, keterlambatan proses tender disebabkan panitia dan pejabat Kementrian PU melakukan KKN untuk memenangkan rekanan tertentu. Padahal, rekanan tersebut tidak memenuhi persyaratan. Akibatnya, waktu tender berlarut-larut.
“Berdasar itu semua, kita meminta Kementerian PU segera mungkin menetapkan pemenang. Kalau perlu, awal November ini proyek tersebut mulai dikerjakan. Jangan sampai masyarakat sengsara akibat ribut di atas,” bebernya.
“Jika somasi kami tidak diindahkan, kami mencadangkan upaya hukum baik secara gugatan class action maupun pelaporan berdasar undang-undang pemberantasan korupsi,” tegasnya, lagi.
Selain Jambi, ada beberapa proyek lain yang didanai Bank Dunia turut bermasalah. “Kalau di Sumatera, Lampung dan Palembang,” bebernya.
Dihubungi kemarin (31/10), Boyamin mengaku sudah tiba di Jakarta setelah beberapa hari berkeliling pulau Sumatera mengecek proyek-proyek Bank Dunia. Katanya, ada informasi yang menyebut Dirjen Bina Marga akan turun ke Jambi.
“Informasi yang saya terima begitu. Mungkin besok (hari ini, red) dirjen akan turun melihat langsung. Coba tanyakan, kapan mereka akan memperbaiki Jalinsel,” ujarnya, via ponsel, semalam.
Erwin Pakpahan, Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi Dirjen Bina Marga Kementerian PU RI, dihubungi kemarin mengaku belum terima surat somasi dari LSM MAKI. “Kita pelajari dulu, baru bisa menanggapi,” ungkap Erwin.
Sementara, soal benar tidaknya akan datang utusan Dirjen Bina Marga Kementerian PU ke Jambi hari ini, Senin (1/11), Erwin mengaku belum bisa memastikan. “Kabarnya direktur wilayah, tapi sampai sekarang kita belum dapat informasi,” bebernya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar