KERINCI - Pemkab Kerinci di bawah kepemimpinan Bupati H Murasman dan Wabup H M Rahman tampaknya mulai dirundung masalah. Pasalnya, banyaknya temuan dalam hasil audit BPK RI 2009 mambuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungaipenuh mulai melirik kasus tersebut.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kejari Sungaipenuh, Endro Wasistomo, saat ditemui Harian ini usai upacara peringatan Hari Anti Korupsi sedunia di kantornya, kemarin.
Menjawab pertanyaan Harian ini, Endro menyebutkan, bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika memang hasil audit BPK RI terhadap APBD Kerinci 2009 banyak temuan penyimpangan. ‘’Kita akan upayakan dulu. Kita akan minta dulu ke BPK hasil auditnya 2009. Akan kita surati secepatnya,’’ kata ujar Endro.
Diakuinya, Kejari akan segera memproses banyaknya temuan dari hasil audit BPK RI terhadap APBD 2009 Pemkab Kerinci. ‘’Nanti perlu diadakan penyelidikan dan akan kita kumpulkan alat bukti,’’ tegas Endro.
Beberapa kejanggalan yang terdapat dalam audit BPK RI tersebut adalah realisasi proyek fisik di Kab Kerinci ditemukan indikasi sejumlah penyimpangan, terutama pada Dinas PU. Tak tanggung-tanggung, penyimpangan itu mencapai kisaran Rp 1 miliar.
Dari Rp 82,906 miliar belanja modal, hanya terealisasi Rp 25,219 miliar. Penyimpangan itu terjadi akibat ketinggian harga kontrak beberapa paket pekerjaan pada Dinas PU, lantaran kesalahan perhitungan dalam analisa harga satuan pekerjaan sebesar Rp 52,2 juta lebih.
Selain itu, ada pelaksanaan beberapa paket pekerjaan tak sesuai kontrak dan berpotensi merugikan keuangan daerah Rp 741 juta lebih, dan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan beberapa paket dan belum didenda Rp 38 juta lebih.
Temuan paket pekerjaan yang tak sesuai kontrak Rp 741 juta meliputi kekurangan volume pekerjaan fisik 111,457 juta, tak sesuai spesifikasi teknis Rp 602,135 juta, dan rusak Rp 27,496 juta. Sementara itu, jumlah APBD 2009 Kab Kerinci setelah perubahan Rp 521,190 miliar, yang meliputi belanja langsung Rp 335,728 miliar ditambah belanja tak langsung Rp 185,462 miliar.
Sedangkan, realisasi belanja hingga 30 November 2009 sebesar Rp 364,757 miliar (69 %), yang meluputi realisasi belanja tak langsung Rp 76,100 miliar dan realisasi belanja tak langsung Rp 288,657 miliar. Selain itu, juga terdapat pada Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah, Bagian Umum, dan masih banyak lagi pos pengeluaran lainnya.
Di Bagian Umum Setda misalnya, ada banyak pengeluaran yang diberikan tidak sesuai peruntukan, seperti bantuan kenduri pribadi. Bahkan, juga terdapat bantuan keperluan pejabat untuk ke luar daerah. Masih banyak lagi hasil audit yang terdapat di Pemkab Kerinci yang belum diproses oleh pihak berwenang, sedangkan limit waktu yang ditetapkan untuk perbaikan sudah habis.
Bupati Murasman, Wabup Rahman, Sekda Dasra, hingga berita ini diturunkan sejauh ini belum berhasil dimintai keterangan sehubungan dengan temuan ini dan rencana Kejari memprosesnya secara hukum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar