Tokoh Lintas Agama
2011, Saatnya Stop Kebohongan Pemerintah
ILUSTRASI: Kecenderungan pasar bebas dalam sistem ekonomi Indonesia dinilai sebagai penghianatan terhadap pembukaan UUD 1945, yang kemudian diperburuk sikap pemerintah yang masih mengedepankan pencitraan.
Hingga detik ini, kantong-kantong kemiskinan sangat mudah ditemukan di tanah air. Maraknya pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak azasi manusia (HAM) menyebabkan kemiskinan tersebut kian bertambah akut.
Marilah kita canangkan tahun 2011 ini sebagai tahun perlawanan kebohongan.
-- Romo Benny
Kenyataan itu merupakan sebuah penghianatan pemerintah yang harus segera dihentikan. Demikian pernyataan terbuka tokoh-tokoh lintas agama yang disampaikan di Kantor PP Muhamadiyah, Jakarta, Senin (10/1/2011).
"Kami mengimbau kepada elemen bangsa, khususnya pemerintah, untuk menghentikan segala bentuk kebohongan publik," ujar Romo Benny Susetyo saat membacakan pernyataan bersama tersebut.
Selain itu, para tokoh lintas agama sepakat, bahwa sistem ekonomi neo liberalisme yang dijalankan pemerintah telah gagal meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,8 persen.
"Rakyat kecil tidak pernah merasakan keadilan dari pertumbuhan ekonomu semu itu. Ini berlawanan dengan tuntutan Pasal 33 UUD 1945," lanjut Romo Benny.
Ekonomi Indonesia, kata Romo Benny, sudah keluar dari jalur Undang-Undang Dasar (UUD). Kecenderungan pasar bebas dalam sistem ekonomi Indonesia dinilai sebagai penghianatan terhadap pembukaan UUD 1945. Kondisi tersebut, lanjutnya, diperburuk oleh sikap pemerintah yang masih mengedepankan pencitraan.
"Dan, terindikasi berpura-pura, tidak satu antara kata dan perbuatan," katanya.
Pemerintah, selama ini dinilai hanya berpura-pura dalam menegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), memberantasa korupsi, serta menjaga lingkungan hidup, dan kekayaan Indonesia.
"Marilah kita canangkan tahun 2011 ini sebagai tahun perlawanan kebohongan," pungkas Romo Benny.
Pernyataan tersebut dinyatakan bersama tokoh lintas agama yang antara lain adalah Syafii Maarfi, Andreas Yewangoe, Din Syamsuddin, D. Situmorang, Bikkhu Pannyavaro, Shalahuddin Wahid, dan I Nyoman Udayana Sangging.
Pemerintahan
Ini Sembilan Kebohongan Lama Pemerintah
Tokoh-tokoh lintas agama dan pemuda, Senin (10/1/2011), menyampaikan pernyataan terbuka tentang perlawanan terhadap kebohongan pemerintah. Dalam pernyataan yang disampaikan di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta tersebut, para pemuda menyampaikan sembilan kebohongan lama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
Menurut mereka, pemerintah telah berbohong dalam hal penyampaian angka kemiskinan, kebutuhan rakyat, ketahanan pangan dan energi, pemberantasan teroris, penegakan hak asasi manusia, anggaran pendidikan, kasus Lapindo, kasus Newmont, serta kasus Freeport.
Salah satu perwakilan golongan pemuda, Ray Rangkuti, menyampaikan, kebohongan pertama pemerintah adalah mengatakan bahwa penduduk miskin 2010 mencapai 31,02 juta jiwa. Padahal, kata Ray, apabila digunakan data penduduk yang layak menerima beras miskin, jumlahnya mencapai 70 juta. "Jika digunakan data penduduk yang berhak dapat Jamkesmas, jumlahnya 76,4 juta," katanya saat membacakan pernyataan.
Kedua, menyangkut kebutuhan rakyat. Dikatakan Ray, pemerintah berjanji akan mengamankan sektor pangan, tetapi kenyataannya pemerintah malah menyerahkan harga kebutuhan rakyat tersebut pada mekanisme pasar. "Kesulitan hidup masif dirasakan rakyat," ujarnya.
Kebohongan ketiga, terkait dengan ketahanan pangan dan energi. Disampaikan Halid Muhammad, pemerintah pernah mempromosikan terobosan dalam ketahanan pangan dan energi berupa padi Supertoy dan program Blue Energy yang sampai saat ini tidak jelas hasilnya.
Keempat, dalam pemberantasan teroris. Presiden SBY menyampaikan bahwa dirinya merupakan sasaran terorisme pada 2009. Cerita itu, kata Halid, hanyalah cerita lama. "Foto yang ditunjukkan Presiden (teroris latihan membidik wajah SBY) adalah foto lama yang disampaikan di DPR 2004," katanya.
Kelima, dalam penegakan HAM, terkait dengan kasus Munir. SBY berjanji menuntaskan kasus Munir, tetapi hingga kini tidak ada perkembangan signifikan. "Korban pelanggaran HAM lainnya juga melakukan aksi setiap Kamis di depan Istana tanpa tanggapan," ujar Yudi Latief melanjutkan Halid.
Yang keenam, pemerintah, lanjut Yudi, berbohong dalam melaksanakan Undang-Undang Sisdiknas yang mengatakan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN di luar gaji guru dan dosen. Kenyataannya, hingga kini anggaran 20 persen APBN itu masih termasuk gaji guru, dosen, dan pendidikan kedinasan.
Ketujuh, kata Maemunah, terkait dengan kasus Lapindo. Presiden SBY meminta adanya solusi permanen kasus Lapindo. Namun, hingga kini para korban Lapindo masih menuntut haknya dengan menggelar aksi di sejumlah daerah. Selain itu, pada 7 Agustus 2009 malah diterbitkan SP3 kasus tersebut. "Pemerintah atau Lapindo tidak lagi berupaya menutup semburan lumpur," katanya.
Kedelapan, terkait dengan kasus Newmont. Pada pidatonya di Manado pada 2009, Presiden meminta semua negara di dunia melindungi dan menyelamatkan laut. "SBY bohong sebab tiap hari Newmont membuang limbah ke Teluk Senunu, NTB, sebanyak 120.000 ton," katanya.
Dan terakhir, terkait dengan kasus Freeport yang hingga awal 2011 ini tidak terlihat upaya berarti untuk renegosiasi kontrak, padahal pada 2006 pemerintah telah membentuk tim audit PT Freeport.
Kritik atas Kebohongan Publik
Keresahan sejumlah tokoh agama mengawali tahun 2011 bukan tanpa alasan. Mereka menyuarakan keresahan umat. Pamrihnya kepentingan publik.
Oleh karena itu, pertemuan para tokoh agama yang digagas Maarif Institute, Senin (10/1), itu bermakna profetis. Di antaranya jauh dari muatan kepentingan politik praktis, kecuali sesuai dengan fungsi kenabian agama-agama menyuarakan apa yang dirasakan umat. Dan, justru dalam konteks fungsi itu, seruan mereka sah secara etis dan moral, sepantasnya mendapatkan perhatian.
Seruan profetisnya jelas. Pemerintah melakukan kebohongan-kebohongan publik, menyitir istilah Ahmad Syafii Maarif. Kekuasaan atas nama rakyat dikelola tidak terutama untuk kebaikan bersama. Seruan itu terdengar sarkastis yang menggambarkan gentingnya keadaan. Kebohongan tidak saja dilakukan eksekutif, tetapi juga yudikatif dan legislatif—tiga lembaga negara demokratis.
Peristiwa aktual-heboh pelantikan terdakwa kasus korupsi Wali Kota Tomohon Jefferson Rumajar dan penanganan terdakwa kasus mafia pajak Gayus Tambunan sekadar dua contoh. Legalitas pelantikan berbenturan dengan rasa keadilan publik. Kasus pelesir Gayus ke Bali, Makau, dan entah ke mana lagi mungkin hanya aberration (penyimpangan) kasus raksasa masalah mafia pajak.
Dua contoh di atas merupakan puncak gunung es sikap dasar (optio fundamentalis) tidak jujur, tertutup praksis politis yang menafikan kebaikan bersama sebagai acuan berpolitik. Media massa sudah nyinyir menyampaikan praksis kebohongan yang seolah-olah majal berhadapan dengan kerasnya batu karang nafsu berkuasa.
Begitu liat-rakusnya kekuasaan sampai kebenaran yang menyangkut data pun dinafikan. Kebohongan demi kebohongan dilakukan tanpa sadar sebagai bagian dari praksis kekuasaan tidak prorakyat. Jati diri sosiologi praktis para tokoh agama adalah menyuarakan seruan profetis, representasi keresahan dan keprihatinan umat. Kita tangkap dalam ranah itulah kritik atas kebohongan publik para tokoh agama. Hendaknya disikapi sebagai seruan profetis, seruan mengingatkan rakusnya kekuasaan, dan ajakan elite politik kembali kepada jati diri sebagai pelayan masyarakat.
Kritik atas kebohongan niscaya disampaikan semata- mata karena rasa memiliki atas masa depan negeri bangsa ini. Seruan mereka tidak dengan maksud mengajak berevolusi, tetapi menyuarakan nurani etis-moralistis. Mereka pun tidak bermaksud membakar semangat revolusioner, tetapi penyadaran bersama tentang gawatnya keadaan. Suara kenabian mengajak laku otokritik, bersama-sama melakukan evaluasi dan refleksi. Bahwa kekuasaan atas mandat rakyat perlu dikelola untuk bersama-sama maju.
Pluralitas Indonesia sebagai realitas yang sudah niscaya perlu terus dikembangkan, dimanfaatkan sebagai sarana memajukan rakyat. Sekaligus menghentikan ”patgulipat” apologetis atas nama rakyat. Rakyat seharusnya menjadi titik pusat dan batu penjuru atas praksis kekuasaan.
***
Perekonomian Vietnam Tersendat
Bahaya korupsi dan inefisiensi semakin dirasakan sebagai faktor penghambat percepatan proses pembangunan ekonomi Vietnam.
Pernah disebut-sebut sebagai salah satu calon macan Asia, perekonomian Vietnam kini berada di bawah tekanan berat. Angka inflasi tahun lalu, misalnya, mencapai 11,8 persen, sementara defisit perdagangan mencapai 12 miliar dollar AS dan defisit anggaran 7,4 persen atau melampaui perkiraan semula 6,2 persen.
Gambaran kerapuhan ekonomi semakin terlihat jelas dalam nilai tukar mata uang dong yang didevaluasi sampai tiga kali dalam 14 bulan terakhir. Sebagai dampaknya, masyarakat memburu dollar dan emas karena tidak terlalu percaya lagi kepada dong.
Guncangan ekonomi bahkan membuat oleng kelompok galangan kapal Vinashin yang menjadi salah satu andalan industri bangsa itu. Galangan kapal itu memiliki utang 4,4 miliar dollar AS dan gagal mencicil utangnya kepada kreditor internasional, bulan lalu. Kegagalan Vinashin, sebagai perusahaan negara, telah memberikan dampak negatif atas tingkat kepercayaan terhadap sejumlah perusahaan negara yang semula diharapkan sebagai lokomotif dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Ancaman kebangkrutan Vinashin tidak terlepas dari manajemen pemerintahan yang tidak efisien dan korup di bawah sistem totalisasi dan sentralisasi komunisme. Perkembangan di Vietnam sekaligus memperlihatkan potret berbeda dengan China meski sama-sama menganut satu sistem partai, Partai Komunis.
Para pemimpin Partai Komunis di China justru berada di garis depan dalam kampanye memberantas korupsi dan menegakkan efisiensi. Pengalaman China memperlihatkan, pertumbuhan ekonomi melesat dengan cepat sejak praktik korupsi mulai diberantas secara serius dan tata kelola pemerintahan bersih dijalankan.
Bagaimanapun kejahatan menjadi faktor penghambat paling berat bagi kemajuan ekonomi dan bisa menjadi sandungan berbahaya menuju jurang kebangkrutan negara dan bangsa. Vietnam atau Indonesia tidak bisa melesat maju dalam pertumbuhan ekonomi jika terus disandera oleh praktik korupsi yang merebak luas dari pusat sampai ke daerah-daerah. Upaya pemberantasan korupsi masih sebatas retorika, belum memperlihatkan keseriusan.
Para analis berkesimpulan, praktik korupsi dan inefisiensi tidak hanya menghambat, tetapi juga mengancam kemajuan ekonomi Vietnam. Pemerintah Vietnam kini berjuang keras untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 7 persen per tahun. Kongres lima tahunan Partai Komunis yang diadakan pekan ini akan dijadikan ajang mengevaluasi perekonomian, tetapi tampaknya jauh lebih penting bagaimana mencari terobosan bagi pembangunan yang lebih cepat, bebas korupsi, dan lebih efisien.
Media
Pemerintah Tak Terima Dituduh Berbohong
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak terima dikatakan telah melakukan banyak kebohongan atas nama rakyat. Pemerintahan SBY meminta agar hal tersebut segera diluruskan. Pasalnya, hal itu menyangkut kredibilitas, kehormatan, dan integritas pemerintahan SBY, mulai dari Presiden hingga camat.
Pernyataan pemerintah telah melakukan banyak kebohongan ini disampaikan pemuka agama yang terdiri dari Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Din Syamsuddin, Uskup D Situmorang, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I Nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis Suseno, dan Romo Benny Susetyo.
Para pemuka agama ini mengatakan akan mengajak umat mereka untuk memerangi kebohongan yang dilakukan pemerintahan Presiden Yudhoyono.
Pernyataan ini, selain diberitakan, juga menjadi topik editorial di Media Indonesia edisi Rabu (12/1/2011) dengan judul "Kritik Tokoh Agama".
"Pemerintah tidak pernah berbohong," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/1/2011).
Dalam jumpa pers itu, Djoko didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Hatta mengatakan, ketika pemerintah menyampaikan pernyataan, hal ini didasarkan pada data. Hatta mencontohkan, ketika dikatakan bahwa angka kemiskinan menurun, hal ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik. Jika ada kelompok-kelompok yang memiliki data berbeda, Djoko mengatakan, hal tersebut sebaiknya disampaikan secara langsung.
"Kalaupun ada perbedaan pendapat, ruang untuk kita berdiskusi selalu diberikan. Jadi jangan menuduh seperti itu," kata Djoko.
Djoko membantah bahwa pernyataan keberatan ini ditujukan kepada pemuka agama. Djoko bersikeras hal ini ditujukan kepada editorial Media Indonesia.
"Saya sampaikan itu kepada media yang editorialnya mengatakan saat ini pemerintahan SBY bohong. Saya tidak mengutip yang mana-mana. Saudara jangan keliru. Awas kalau keliru," ketus Djoko.
Hatta: Tidak Ada Kebohongan Publik
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan kebohongan publik dalam melaporkan kinerja perekonomiannya. Semua laporan tentang realisasi dari berbagai target perekonomian yang telah dicapai dan belum mampu diraih adalah berdasarkan fakta.
Hatta menegaskan hal tersebut di Jakarta, Rabu (12/1/2011) usai menggelar Rapat Koordinasi mendadak dengan 14 menteri bidang perekonomian di kantornya.
Ke-14 menteri tersebut adalah Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedi Saleh, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.
Selain itu hadir juga Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, serta Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan.
Sebelumnya, beberapa tokoh lintas agama dan pemuda membacakan sembilan kebohongan baru pemerintah yang terjadi sepanjang 2010. Hal itu disampaikan Senin (10/1/2011) di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta.
Sembilan kebohongan baru pemerintah itu berkenaan dengan kebebasan beragama; kebebasan pers; perlindungan terhadap TKI-pekerja migran; transparansi pemerintahan, pemberantasan korupsi; pengusutan rekening mencurigakan (gendut) perwira polisi; politik yang bersih, santun, beretika; kasus mafia hukum yang salah satunya adalah kasus Gayus Tambunan; dan terkait kedaulatan NKRI.
Lintas Agama dan Pemuda
Inilah 9 Kebohongan Baru Pemerintah
Selain menyampaikan pernyataan terkait sembilan kebohongan lama pemerintah, tokoh-tokoh lintas agama dan pemuda juga membacakan sembilan kebohongan baru pemerintah yang terjadi sepanjang 2010. Hal itu disampaikan Senin (10/1/2011) di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta.
Sembilan kebohongan baru pemerintah itu berkenaan dengan kebebasan beragama; kebebasan pers; perlindungan terhadap TKI-pekerja migran; transparansi pemerintahan, pemberantasan korupsi; pengusutan rekening mencurigakan (gendut) perwira polisi; politik yang bersih, santun, beretika; kasus mafia hukum yang salah satunya adalah kasus Gayus H Tambunan; dan terkait kedaulatan NKRI.
Salah seorang pemuda, Riza Damanik, menyampaikan, kebohongan pertama pemerintah adalah saat presiden berpidato pada 17 Agustus 2010 yang isinya menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama. Padahal kenyataannya, janji tersebut tidak terpenuhi.
Sepanjang 2010 terjadi 33 penyerangan fisik atas nama agama. "Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri mengatakan, 2009 terjadi 40 kasus kekerasan ormas, 2010 menjadi 49 kasus," katanya.
Kebohongan kedua, terkait kebebasan pers. Presiden menjanjikan jaminan terhadap kebebasan pers dan kepolisian berjanji akan menindak tegas setiap kasus kekerasan terhadap insan pers. "Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat selama 2010 kasus kekerasan pers sebanyak 66 kasus meningkat dari 2009 yang 56 kasus," kata Riza.
Ketiga, kebohongan terkait perlindungan terhadap TKI atau pekerja migran. Presiden berjanji akan melengkapi TKI dengan telepon genggam agar tidak terjadi ketertutupan informasi, tetapi nyatanya, telpon genggam tidak juga diberikan dan memorandum untuk melindungi para TKI tidak juga dilakukan.
Keempat, terkait transparansi pemerintahan. Aktivis pemuda, Stefanus Gusma, membacakan, Presiden SBY menyatakan bahwa kepindahan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Bank Dunia adalah atas dasar permintaan Bank Dunia. Namun, di sebuah media nasional diungkapkan bahwa kepindahan Sri Mulyani sesungguhnya merupakan paksaan dari Presiden. Seorang pejabat Kementerian Keuangan mengatakan, Sri Mulyani tidak pernah berniat mengundurkan diri.
Kelima, lanjut Gusma, terkait pemberantasan korupsi. Presiden berkali-kali berjanji akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi di Indonesia. "Namun, riset ICW, dari pernyataan SBY yang mendukung korupsi, hanya 24 persen yang terlaksana," katanya.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, melanjutkan, kebohongan keenam pemerintah adalah pengusutan rekening gendut para pewira Polri. Presiden menginstruksikan jika ada pelanggaran hukum, yang terkait harus diberikan sanksi. Jika tidak, Kapolri harus menjelaskan kepada masyarakat.
Namun kenyataannya, kata Haris, sampai saat ini baik masalah rekening gendut maupun pelaku penganiayaan aktivis ICW Tama S Langkan masih misterius. "Bahkan 7 Agustus 2010 dan 29 Desember 2010 dua Kapolri mengatakan, kasus ini ditutup," katanya.
Kebohongan ketujuh, Presiden menjanjikan politik yang bersih, santun, dan beretika. Padahal kenyataannya, lanjut Haris, hingga kini, Andi Nurpati masih menjadi pengurus Partai Demokrat meskipun sudah diberhentikan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Andi Nurpati melanggar peraturan KPU," imbuhnya.
Kedelapan, lanjut aktivis ICW, Tama S Langkun, terkait kasus mafia hukum. Kapolri Jenderal Timur Pradopo berjanji menyelesaikan kasus pelesiran terdakwa mafia pajak Gayus H Tambunan dalam 10 hari. Tapi kenyataannya tidak ada keterangan pers tentang hal tersebut.
"Kapan Gayus keluar, pergi naik apa, dengan siapa, aktivitasnya, sekarang malah mencuat kasus baru, Gayus pelesir ke luar negeri," kata Tama.
Dan kesembilan, kebohongan pemerintah menyangkut kedaulatan NKRI. Pada 1 September di Mabes TNI Cilangkap Presiden menyampaikan bahwa perlakuan tidak patut terhadap tiga petugas KKP sedang diusut. Pemerintah Malaysia sedang menginvestigasi masalah tersebut. "Tapi sampai saat ini tidak pernah diumumkan penjelasan atau hasil investigas apa pun," pungkas Tama.
Pemerintahan
Sebut Saja Gagal, Jangan Berbohong!
Sabtu, 15 Januari 2011 | 10:19 WIB
Staf Ahli Presiden Bidang Politik Daniel Sparringa mengatakan, tuduhan berbohong yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan hal serius yang patut ditanggapi.
Bagi pemerintah, katanya, lebih nyaman jika disebut ingkar janji, inkonsisten, atau disebut gagal sekalipun. "Apa yang disampaikan menyangkut kredibilitas Presiden karena disebut namanya jelas, kebohongan. Karena kebohongan kan sangat serius. Richard Nixon, Presiden Amerika Serikat, yang dituduh berbohong digambarkan dalam skandal Watergate, dia mundur sebelum impeachment," katanya dalam diskusi Polemik "Musim Berbohong" di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (15/1/2011) pagi ini.
Sebelumnya, para tokoh agama dan pemuda menyampaikan pernyataan terbuka mengenai 18 kebohongan pemerintah yang terdiri dari 9 kebohongan lama dan 9 kebohongan baru. Pernyataan itu mendapat rekasi cepat dari Istana. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menyampaikan bantahan atas kebohongan yang dituduhkan tersebut.
Terkait sebutan "berbohong" tersebut, psikolog dari politik Universitas Indonesia Handy Muluk menyampaikan, kata "bohong" memang membuat siapa pun akan merasa tidak nyaman. Bahkan, psikopat yang senang berbohong pun merasa demikian jika disebut berbohong.
"Ini serius, semua orang di muka bumi tidak nyaman kalau dibilang berbohong, termasuk psikopat," katanya dalam diskusi itu.
Sebab, lanjut Handy, terminologi kata "berbohong" berkaitan dengan karakter pribadi seseorang. "Karena berbohong itu adalah basis integritas dan basis moralitas dari seseorang. Tuduhan daripada karakter, menyangkut karakter, menyangkut sifat," paparnya.
Akan tetapi, menurut Handy, pernyataan 18 kebohongan pemerintah yang disampaikan para tokoh agama harus dipandang dalam terminologi yang berbeda. Pernyataan tersebut, katanya, bukan ditujukan pada karakter pribadi, melainkan pada suatu sistem yang disebut pemerintahan.
"Yang dituduh dikategorikan kebohongan publik berada pada tataran perilaku, termasuk gagal, juga pada tataran perilaku," imbuhnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar