JAMBI GLOBAL

INDONESIA GLOBAL
Rakyat sewajarnya harus menghormati pernyataan bersama tokoh-tokoh lintas agama yang menyebut pemerintah telah berbohong. Untuk itu, Dewan Penasihat Partai Gerindra, Permadi, mengingatkan agar kalangan agamawan agar jangan terbuai dengan janji-janji pemerintah.

"Saya berbicara di sini tak mewakili Gerindra, saya mewakili rakyat, saya menyambung lidah Bung Karno. Kita harus mengawal sikap gerakan lintas agama agar jangan mau bertemu dengan SBY karena pasti akan didustai lagi," ujar Permadi, Senin (17/1/2011) di Gedung Joang 1945, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat.

Permadi mengaku akan hilang rasa percayanya bila para pemuka agama jadi bertemu Presiden. "Saya ini sudah satu perasaan untuk bersama-sama menyatakan kebenaran, bagaimana mencetuskan perasaan itu menjadi revolusi yang menggelegar," kata mantan anggota DPR RI ini.

Permadi lalu mengingatkan, SBY pernah bersumpah demi Allah tidak akan memelawan Mega untuk menjadi Presiden. Akan tetapi, faktanya SBY maju sebagai calon Presiden melawan Megawati.

Maka, ketika Presiden SBY mengajak perwakilan parpol duduk di kabinetnya, Permadi menuding itu sudah termasuk pengkhianatan konstitusi, karena mengubah sistem presidensil dalam UUD 1945 jadi sistem parlementer.


Dialog Presiden-Tokoh Agama
Lebih Baik SBY Tepati Janji
Senin, 17 Januari 2011 | 12:16 WIB

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Alih-alih memanggil para pemuka agama untuk bertemu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai lebih baik segera meninjau ulang kinerja pemerintahan yang dipimpinnya dengan jujur dan segera melakukan perbaikan.
Jadi yang paling penting sebenarnya mewujudkan janji-janji yang dibuat.
-- Pramono Anung

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan para pemuka agama yang direncanakan nanti malam dinilai tak perlu mendadak digelar hanya karena kritik pedas yang dilontarkan oleh para tokoh agama tersebut.

"Menurut saya, yang paling penting sebenarnya bukan kemudian diadakan pertemuan dan saling menjelaskan, tapi apa yang menjadi suara agamawan sebenarnya suara umat dari masing-masing agama yang disuarakan para agamawan dan suara umat itu tercermin dalam suara publik yang tercermin di media. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan pertemuan kembali antara pemerintah dan tokoh agama tapi bagaimana pemerintah mewujudkan janji-janji yang dibuat, karena dengan perbaikan itulah diharapkan kesenjangan yang saat ini terjadi itu betul-betul bisa teratasi," katanya di Gedung DPR, Senin (17/1/2011).

Politisi PDI-P ini mengatakan, kritik yang dilontarkan para pemuka agama tak perlu diragukan. Pasalnya, para pemuka agama cuma menangkap suara umatnya untuk disampaikan kepada pemerintah. Tokoh agama bukanlah elit politik yang maksudnya bisa ditafsirkan banyak hal.

Namun, Pram menduga, pemerintah menggelar pertemuan karena stigma 'bohong' sebagai judul kritik sangat mengganggu SBY sebagai penanggung jawab pemerintahan. "Ini akan membuat pemerintah lebih serius untuk memperbaiki keadaan. Memang ada kesenjangan dalam banyak hal yang dirasakan oleh pemerintah dan rakyat. Karena tentunya pemerintah kuat dengan angka-angka keberhasilan sementara kenyataan di publik beda dan itu menjadi pertanyaan besar, apa yang salah dengan pertumbuhan itu," tambahnya.

Jika pertemuan tetap digelar, Pramono berharap pertemuan bisa menjadi alat untuk membangun silaturahmi antara rakyat dan pemerintahannya untuk menjernihkan penggunaan kata bohong dalam kritik sehingga bisa merumuskan solusi yang harus dikerjakan oleh pemerintah ke depannya.

Pasalnya, potret kegagalan di bidang kehidupan berbangsa dan bernegara sudah banyak terpampang di pemberitaan media massa.


Pemerintahan


Minggu, 16 Januari 2011 | 18:05 WIB



Inisiator Nasional Demokrat, Surya Paloh memberikan pidato politik saat deklarasi organisasi massa tersebut di Istora Senayan Jakarta, Senin (01/02/2010). Nasional Demokrat merupakan organisasi dengan semangat pembaruan untuk restorasi Indonesia.

Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh, Minggu (16/1/2011) di Palembang, Sumatera Selatan, mengatakan bahwa pemerintah harus secepatnya berbenah setelah pemuka agama menyatakan bahwa pemerintah berbohong.
"Pernyataan para pemuka agama adalah sebuah peringatan bagi pemerintah yang harus cepat ditanggapi," kata Surya Paloh setelah pelantikan pengurus Nasional Demokrat Sumatera Selatan di Palembang.
Ia menambahkan, para pemuka agama juga perlu mendoakan pemerintah agar segera melakukan pembenahan.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Nasional Demokrat Sumsel Herman Deru yang juga Bupati Ogan Komering Ulu Timur, Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumsel sekaligus Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra, Wakil Wali Kota Palembang Romi Herton, dan Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari.
Pelantikan pengurus Nasional Demokrat Sumsel merupakan pelantikan ke-25 dari 33 provinsi di seluruh Indonesia.