Ruhut Kembali Ungkit Lapindo
7 Maret 2011 18:11 WIB | 816 Views
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Ruhut Sitompul mengungkit kembali persoalan semburan lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur
Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Ruhut Sitompul mengungkit kembali persoalan semburan lumpur PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur, terutama mengenai alokasi APBN untuk menangani kasus itu.
Ruhut kepada pers di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Kamis, mengemukakan, pihaknya akan menggagas digulirkannya lagi Pansus Lapindo mengingat pansus yang pernah dibentuk DPR berhenti dengan tidak jelas.
Pansus belum memutuskan apakah semburan lumpur Lapindo itu bencana alam atau keteledoran Lapindo. "Jelas sekali belum ada keputusan Pansus Lapindo bahwa itu bencana atau tidak, namun dana APBN telah digunakan untuk menanggulanginya," kata Ruhut.
Dia mengatakan, Lapindo harus mengganti kerugian masyarakat dan rakyat akibat semburan tersebut, baik secara materil maupun imateril.
"Bukan hanya kerugian materil masyarakat dan negara yang harus dikembalikan oleh pihak Lapindo namun juga kerugian imateril karena justru di sanalah yang paling banyak kerugiannya. Masyarakat telah lelah dan telah sangat sabar menunggu untuk mendapatkan keadilan, kita harus memberikan dan mengembalikan keadilan itu kepada masyarakat," kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Dia juga mempertanyakan ketegasan, konsistensi dan motif Golkar mengangkat permasalahan Bank Century dan mafia pajak. "Kalau Century jelas tidak ada kerugian negara dan keputusan itu jelas mendesak saat itu. Mafia pajak kita setuju membongkarnya, namun tidak perlu politisasi di DPR yang penting penegakan hukum oleh aparat hukum," katanya.
Namun, kata dia, dalam semburan lumpur Lapindo, ada kerugian negara dan masyarakat. "Lha kok diam?," kata Ruhut yang sebelumnya pernah menjasi politisi Golkar.
Polisi Temukan Penyelewengan Ganti Rugi Korban Lumpur
Rabu, 2 Maret 2011 13:58 WIB
Petugas Kepolisian Resor (Polres) Sidoarjo menemukan indikasi adanya dugaan penyelewengan ganti rugi kepada korban Lumpur Lapindo di tiga desa di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jatim, yang diduga dilakukan oleh oknum Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
Kepala Polres Sidoarjo Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) M Iqbal, Rabu mengatakan, saat ini petugas kepolisian telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, dan menemukan indikasi penyelewengan uang ganti rugi warga korban Lumpur Lapindo itu.
"Terkait dengan kasus ini, kami juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, untuk membantu mengusut kasus ini," ucapnya, menegaskan.
Ia mengemukakan, meski polisi telah memeriksa sejumlah orang sebagai saksi, namun polisi masih belum menentukan tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan uang ganti rugi ini.
Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan kasus ini serta memeriksa sejumlah orang saksi mulai dari warga, staf BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional).
Ia menjelaskan, dari pemeriksaan sementara, polisi sudah menemukan indikasi penyelewengan uang ganti rugi korban Lumpur Lapindo.
"Indikasi diperoleh dari keterangan staf BPN dimana antara luasan tanah yang ada dengan nilai uang ganti ruginya tidak sesuai," paparnya.
Namun, lanjut Kapolres, polisi masih belum bisa mengetahui berapa nilai uang yang telah diselewengkan, dan karena itu, polisi berkoordinasi dengan BPKP untuk menghitung berapa nilai uang yang diselewengkan.
Dirinya juga membantah jika pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut, dianggap lambat oleh warga masyarakat.
Sebelumnya, warga Desa Besuki, Kecamatan Jabon melaporkan adanya dugaan penyelewengan uang ganti rugi warga yang diduga dilakukan oleh oknum tim verifikasi BPLS.
Dalam laporannya, modus penyelewengan dengan meminta bayaran pada warga apabila tanahnya ingin diberi ganti rugi sebagai tanah kering, dan bukan tanah sawah.
Warga yang tidak mau memberi bayaran ganti ruginya dipersulit karena oknum tim verifikasi BPLS tersebut, mengubah status tanah kering menjadi tanah sawah yang nilai ganti ruginya jauh lebih rendah.
Ical: Partai yang Tak Mengerti Diam Saja
Golkar justru akan jadi yang terdepan memberikan contoh demokrasi yang sehat.
Senin, 7 Maret 2011, 09:20 WIB
Aburizal Bakrie
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengingatkan bagi partai koalisi pendukung pemerintah tidak terlalu banyak berkomentar soal kiprah Golkar di koalisi. Golkar tidak gentar meski diserang kekuatan politik lain.
"Saya kira partai pendukung yang tidak mengerti diam saja," kata Aburizal Bakrie usai Lokakarya Pengkaderan di DPP Partai Golkar, Minggu 6 Maret 2011.
Menurut Aburizal, yang dilakukan Golkar memperjuangkan Hak Angket Pemberantasan Mafia Pajak di DPR itu masih dalam koridor yang sehat. Golkar, kata Aburizal, justru akan berada terdepan memberikan contoh demokrasi sehat.
"Golkar tidak akan goyah dan tidak akan mudah untuk mengikuti irama politik yang ditabuh oleh aktor-aktor dan kekuatan politik lain," jelas politisi yang akrab disapa Ical ini. Maka itu, kata Ical, itu Golkar sekalipun menegaskan diri sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah tetapi tetap bersikap kritis.
Seperti diketahui, Golkar merupakan salah satu partai yang disebut-sebut melanggar kesepakatan koalisi. Bahkan sejumlah kader Demokrat mendesak Golkar turut dievaluasi.
Sementara bagi kader Golkar, Ical mencanangkan tahun ini sebagai tahun kaderisasi. Menurut dia, Golkar akan serius membangun dan memperkuat diri sebagai partai kader. Dia mengibaratkan, kader sebagai akar pepohonan. Sepanjang akar basah, pohon akan tetap hidup.
"Ranting beringin bisa patah, dahan dan daun bisa meranggas, tetapi jika akarnya basah beringin ini akan bertahan," kata Ical. Sebaliknya, lanjut Aburizal, meski daun hijau, batang kokoh, "jika akarnya busuk akan kering, kita pastikan cepat atau lambat beringin itu akan mati."
Golkar pernah mengalami masa suram dimana citra hancur, terintimidasi, terusak nama baiknya. "Tetapi karena masih ada kader-kader yang setia, kami masih dapat bertahan," kata dia.
Ical menyoroti saat ini keterlibatan kader Golkar di akar rumput lebih karena mobilisasi, bukan partisipasi. Sebab itu, dia meminta kadernya menyukseskan gerakan perkaderan yang dilakukan sistemik. "Bagaimana merubah dinamika politik masyarakat dari yang termobilisasi menjadi yang partisipatif," ujar Ical lagi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar