Menlu Jepang Mundur karena Donasi Ilegal
Tokyo, Senin - Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara mengundurkan diri, Minggu (6/3) malam, karena diketahui menerima donasi politik ilegal dari seorang warga negara asing. Partai Demokrat Jepang turut tercoreng, demikian pula kepemimpinan Perdana Menteri Naoto Kan.
Namun, Perdana Menteri Kan, Senin di Tokyo, menolak mengundurkan diri. Kan sebelumnya berjanji bahwa Partai Demokrat dan pemerintahan Jepang di bawahnya akan mengikis politik uang dalam politik dan pemerintahan Jepang.
Maehara (48) praktis terjungkal dari dunia politik Jepang. Padahal, ia diperkirakan akan menggantikan Kan sebagai Perdana Menteri Jepang berikutnya. Maehara menjabat sebagai menteri luar negeri selama enam bulan terakhir.
Minggu malam ia mengatakan mundur setelah mengakui telah menerima donasi politik dari seorang warga negara asing. Menerima donasi politik dari warga negara asing adalah sebuah pelanggaran hukum berat di Jepang.
Maehara mengakui menerima sumbangan dana politik sebesar 250.000 yen (sekitar Rp 27 juta) dalam beberapa tahun terakhir. Dana itu diterimanya dari seorang perempuan keturunan Korea yang hampir sepanjang hidupnya tinggal di Jepang. Perempuan Korea itu, sama seperti sejumlah keturunan Korea lain, telah lama tinggal di Jepang, tetapi tak pernah berhasil menjadi warga negara Jepang.
Maehara mengatakan, ia dan perempuan Korea berusia 72 tahun itu berteman sejak lama.
Seorang politikus oposisi mengajukan tuduhan itu akhir pekan lalu. Pengakuan Maehara merongrong tekad Kan untuk memberantas ”politik uang”.
Minta maaf
”Saya minta maaf kepada rakyat. Saya mengundurkan diri karena memunculkan rasa tidak percaya terkait dengan politik uang walau saya bertekad mengupayakan politik bersih,” ungkap Maehara. ”Sangat disesalkan, saya telah menciptakan masalah karena kesalahan sendiri.”
Perdana Menteri Kan, yang sudah tidak populer, semakin tidak populer karena skandal itu. Namun, ia menolak mengundurkan diri. Belum jelas bagaimana Kan hendak mengatasi kebuntuan politik. Pemerintah Jepang sedang bergelut untuk mengimplementasikan kebijakan pengurangan utang publik yang besar yang harus mendapatkan persetujuan dari parlemen.
”Menjalankan tugas pemerintahan selama masa empat tahun, kemudian membiarkan rakyat memberikan keputusan saat pemilu merupakan pilihan terbaik bagi rakyat,” kata Kan pada sebuah sidang parlemen. ”Saya berniat untuk menjalankan tugas itu sampai waktunya tiba.”
Beberapa analis memperingatkan bahwa pemerintahan Kan bisa jatuh lebih cepat. Ia adalah perdana menteri kelima Jepang sejak 2006 dan tidak mempunyai calon pengganti yang jelas. Kan menjabat sebagai perdana menteri sejak Juni 2010. Politik Jepang sarat dengan persaingan keras, apalagi saat berhadapan dengan Partai Demokrat Liberal Jepang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar