ANALISIS POLITIK
Angket Tanpa Tuah, Pansus Mirip Akrobat Politik
J KRISTIADI
Kalau ada pertanyaan, apa yang membuat lembaga perwakilan rakyat sangat ampuh, jawabannya adalah hak angket. Demikian pula kalau pertanyaannya, apa yang menyebabkan kredibilitas DPR semakin merosot, jawabannya hak angket juga. Persoalannya, bagaimana mempergunakan senjata pamungkas tersebut dengan tepat.
Secara konstitusional, hak angket adalah kewenangan DPR yang membuat parlemen digdaya karena dapat menggiring presiden/ wakil presiden lengser dari jabatannya. Namun, otoritas politik yang dapat dijadikan senjata pamungkas oleh parlemen untuk membela kepentingan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang diduga melanggar hukum serta perbuatan tercela itu selama ini hanya diremehkan sebagai sarana melakukan tawar-menawar politik kepentingan.
Hak angket pun selalu kandas menghasilkan keputusan yang memihak kepentingan rakyat karena menabrak kokohnya kelindan interes pragmatis para elite politik. Masih melekat dalam memori publik serunya Panitia Khusus Bank Century, tetapi gagal total mengungkap aliran dana talangan lebih dari Rp 6 triliun. Karena itu, masyarakat menganggap ingar-bingar kinerja Pansus lebih mirip akrobat atau komedi politik daripada sebuah perjuangan membela kepentingan rakyat. Akibatnya, hak angket kehilangan tuahnya.
Namun, tampaknya para aktor politik masih kecanduan dengan akting mereka dalam teater politik dengan cerita ”Babad Pansus”. Melalui forum tersebut mereka dapat saling melakukan deal politik yang dapat menyesuaikan atau meningkatkan posisi tawar dan gengsi mereka. Lebih-lebih kalau panggung politik tersebut diliput media elektronik secara langsung.
Mereka dapat membangun citra seolah-olah pahlawan pembela kepentingan publik. Pengalaman tersebut membuat masyarakat skeptis terhadap Pansus Antimafia Pajak, terutama menyaksikan Partai Demokrat yang tiba-tiba berbalik arah, dari pengusung menjadi penolak.
Sebaliknya, partai di luar Sekretariat Gabungan (Setgab) yang biasanya berseberangan tiba-tiba berdampingan mesra menolak hak angket. Tidak kalah serunya pengakuan petinggi Partai Golkar dengan gagah berani dan lantang menyatakan dukungan partainya terhadap Pansus karena dapat membersihkan nama ketua umumnya dari isu-isu perpajakan. Sementara beberapa kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diduga ”masuk angin”, yang membuat Megawati sangat marah.
Namun, masyarakat sedikit terhibur dengan perilaku politik Partai Keadilan Sejahtera. Di tengah perpolitikan yang sarat dan keruh dengan limbah oportunisme, PKS berani tampil beda. Ia dengan kukuh berpegang pada platform moral (hajm ijtima’i/kapasitas moral) dan politiknya (hajm siyasi/kapasitas politik), menyatakan dengan tegas tetap mendukung Pansus meskipun PKS bagian dari Setgab. Ancaman kemungkinan PKS didepak dari kabinet juga tidak melunturkan sikap mereka. Tampaknya PKS ingin menegaskan kepada publik bahwa PKS adalah partai berkarakter. Sama kukuhnya niat PKS menjadi partai terbuka, antara lain dalam Mukernas digelar berbagai kesenian yang sangat kental dengan budaya Yogyakarta. Pergelaran yang pada awal berdirinya PKS diperkirakan belum mungkin dilakukan.
Konsistensi PKS mendukung Pansus tampaknya juga diperkuat dengan komunikasi para petinggi partai berlambang bulir padi dan bulan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Konon mereka dan SBY sepakat membangun pemerintahan yang bersih, termasuk pembentukan Pansus Antimafia Pajak. Alasan itu pula yang memunculkan pertanyaan publik, apakah partai anggota Setgab yang lain, terutama Partai Demokrat, tidak berkomunikasi seintensif petinggi PKS dengan SBY. Kalau komunikasi berlangsung cair, tentu Partai Demokrat tidak perlu menjadi ”Haryo Balik” dari pemrakarsa menjadi penolak Pansus. Atau SBY mempunyai pendapat yang berubah, tetapi tidak keburu disampaikan kepada jajaran di bawahnya. Kalau dugaan itu benar, hal itu akan memperkuat kesan bahwa koalisi partai dalam Setgab bukan dengan Partai Demokrat, melainkan dengan SBY. Akibatnya, pendapat Partai Demokrat tidak akan digubris oleh mitra koalisinya. Hal itu patut disayangkan karena akan membuat kinerja partai tidak hanya kedodoran dan salah tingkah, tetapi juga tergerogoti kredibilitasnya.
Pelajaran yang dapat dipetik dari silang sengkarut dalam pemerintahan koalisi dewasa ini sebaiknya dijadikan renungan untuk menata sistem pemerintahan efektif, tetapi mempertimbangkan heterogenitas masyarakat. Salah satu acuan adalah rapat besar Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 17 Juli 1945. Menurut RM AB Kusumo (2004), Prof Soepomo dalam sidang tersebut mengusulkan agar pemerintahan di Indonesia merupakan gabungan dari elemen-elemen yang baik dari sistem presidensial dan parlementer. Mungkin sekali yang dimaksud adalah sistem setengah presidensial, sebagaimana sekarang dipraktikkan di Perancis.
Intinya, presiden sebagai simbol negara dipilih langsung oleh rakyat dengan tugas lebih banyak urusan internasional. Pemerintahan sehari-hari dipimpin perdana menteri yang dipilih DPR sehingga krisis politik di pemerintahan yang disebabkan pertikaian politik tidak mengganggu stabilitas politik nasional karena presiden tidak dapat dimakzulkan lembaga perwakilan. Dalam proses transformasi politik yang penuh dinamika, bangsa Indonesia, terutama para elite, sebaiknya selalu dapat mengambil hikmah dari kesalahan yang dilakukannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar