Politik
Staf Khusus Presiden Heru Lelono:
"Hanya Tuhan dan SBY Tahu Kapan Reshuffle"
"Pergantian bukan karena masalah koalisi dan non koalisi"
Senin, 7 Maret 2011, 17:34 WIB
Kabinet Indonesia Bersatu II
Reshuffle jadi atau tidak? Ini pertanyaan yang ramai belakangan ini. Ditanyakan banyak orang, tapi hampir tidak ada yang bisa menjawab. Yang kemudian terjadi adalah publik menebak-nebak. Menebak maksud dan arti dari setiap pernyataan yang disampaikan pejabat penting, terutama dari Istana dan partai politik yang ikut menopang pemerintahan.
Selasa,1 Maret lalu, tak lama sesudah Angket Mafia Perpajakan kandas, Presiden SBY menegaskan bahwa ia akan menata ulang koalisi. Presiden juga menyebutkan bahwa ada satu dua partai koalisi yang melanggar komitmen. Koalisi, kata Presiden, bukan hanya di eksekutif tapi juga di bidang legislatif. "Ini tertulis, tersurat, bukan hanya tersirat dalam nota kesepahaman yang kami tanda tangani," kata SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden.
Statement Presiden SBY itu kemudian yang ditafsirkan sejumlah orang sebagai isyarat bahwa Presiden akan merombak kabinet. Tafsir itu kemudian kian kuat setelah sejumlah politisi Demokrat ramai memberi pernyataan tentang partai politik yang mungkin terpental dari kabinet dan juga partai yang mungkin masuk kabinet.(Soal statement itu baca di sini).
Semua itu memperkuat kesan di masyarakat bahwa Presiden SBY memang hendak merombak kabinet. Meski kalangan Istana menyebutkan bahwa acara akhir pekan kemarin di Istana Cipanas cuma agenda keluarga, tak ayal tetap merebak spekulasi bahwa Presiden SBY memilih Cipanas guna menata kembali kabinetnya.
Jadi atau tidak reshuffle itu, kini terus ditunggu publik. Bahkan sejumlah partai yang bergabung dalam koalisi juga cuma bisa menunggu. (Baca: PKS Masih Menunggu SBY)
Hari ini, Staf Khusus Presiden bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat Heru Lelono menegaskan bahwa kabar soal adanya reshuffle kabinet itu tidak datang dari Istana. Presiden dan pihak dalam Istana, kata Heru, tidak pernah mengatakan bahwa ada perombakan kabinet, apalagi menyebut nama sejumlah menteri yang diganti.
"Sekarang beredar nama segala macam, itu betul-betul bersumber dari
publik. Tidak pernah presiden sampaikan mengganti ini dengan itu," kata Heru di Istana Kepresidenan, Senin, 7 Maret 2011
Lalu apakah perombakan kabinet itu hanya pepesan kosong? Tidak juga. Heru menegaskan bahwa perombakan kabinet bukan sekadar wacana."Ini konkret karena sudah mau dibicarakan."
Tapi dia memastikan bahwa perombakan itu dilakukan bukan karena pertimbangan politik semata, tapi juga berdasarkan kinerja para menteri itu. "Kalau suatu saat ada pergantian, bukan karena ini ada masalah koalisi dan bukan koalisi tapi soal kinerja," ujarnya
Lalu kapan Presiden akan melakukan perombakan kabinet? "Tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan dan Pak SBY," jawab Heru.
Golkar dan PKS Masih Koalisi, Gerindra Belum
Bila perubahan butir-butir koalisi dilakukan, artinya ada partai koalisi yang keluar.
Senin, 7 Maret 2011, 16:54 WIB
Pelantikan Menteri : Kabinet Indonesia Bersatu II
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menegaskan bahwa sejumlah kesepakatan antara partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) belum berubah. Bila poin-poin kesepakatan itu berubah maka ada partai yang hengkang dan ada partai baru yang masuk.
"Surat perjanjian yang ditandatangni masing-masing ketua umum partai bersama koalisi tidak dicabut, tidak diubah. Masih tetap seperti itu. Artinya hingga kini semua masih dalam koalisi," kata Agung Laksono usai rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 7 Maret 2011.
Bila kesepakatan itu berubah, maka bisa saja da partai yang terpental dari kabinet dan ada juga pendatang baru yang masuk.
Tapi, apakah perubahan kesepakatan itu bisa diubah secara sepihak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Tentunya tidak begitu. Tetapi sekarang faktanya koalisi masih ada. Soal reshuffle itu kewenangan Presiden," jelas Agung.
Partai yang saat ini masih tergabung dalam koalisi dengan pemerintahan SBY-Boediono yakni, Demokrat, Golkar, PAN, PKB, PAN, dan PPP. Koalisi ini retak pasca-kandasnya Hak Angket Mafia Pajak dalam voting paripurna di DPR.
Demokrat satu suara dengan PKB, PAN, dan PPP menolak Angket. Sedangkan Golkar dan PKS mendukung bergulirnya Hak Angket.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar