SBY Bahas Kemiskinan, Mensos Tak Hadir
Tetapi hingga pukul 15.00 WIB, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa tidak juga hadir.
Senin, 7 Maret 2011, 15:21 WIB
Salim Segaf Al Jufrie
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan sejumlah menteri di Istana untuk membahas program rumah murah bagi masyarakat yang tidak mampu. Tetapi dari sekian banyak menteri yang dikumpulkan, tidak terlihat Menteri Perumahan Suharso Monoarfa, yang juga politisi PPP.
Pantauan VIVAnews.com, menteri yang pertama kali datang ke Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin 7 Maret 2011, yakni Menko Polkam Djoko Suyanto, yang tiba sekitar pukul 13.00 WIB.
Kemudian menyusul satu persatu Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menko Kesra Agung Laksono. Lalu sejumlah menteri lain yang terlihat hadir yakni Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menkumham Patrialis Akbar, Menlu Marty Natalegawa, Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Menurut Djoko Suyanto, agenda pertemuan rapat tertutup ini adalah memperdalam kluster pembangunan prorakyat. "Itu ada program perumahan sangat murah untuk rakyat miskin. Dulu baru sepintas dibahas," kata Djoko sebelum masuk ke Kantor Presiden.
Hal senada disampaikan Agung Laksono. Rapat ini, kata Agung, membahas rumah sederhana untuk menanggulangi masalah kemiskinan. "Kluster ini berupa penyediaan rumah murah, air bersih, dan listrik murah. Saya diberitahu agar persiapan ini dimatangkan," kata Agung.
Tetapi hingga sekitar pukul 15.00 WIB, Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa tidak juga terlihat. Agenda rapat yang membahas kemiskinan ini juga tidak dihadiri Menteri Sosial yang juga politisi PKS, Salim Segaf Al Jufrie. Keduanya belum terlihat hadir.
Rumah murah ini merupakan 'janji' kedua dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkaitan dengan properti. Pada saat kampanye pemilihan presiden 2004 silam ia juga menjanjikan program redistibusi tanah (land reform). Tanah yang akan dibagikan kepada masyarakat total seluas 142.159 hektare di 389 desa yang tersebar di 21 Provinsi.
Namun, setelah tujuh tahun berlalu, dari ratusan ribu hektar tanah yang dijanjikan untuk rakyat, hingga kini baru terealisir sekitar 214 hektar atau sekitar 0,15 persen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar