Locations of visitors to this page JAMBI GLOBAL: PRABOWO DAN GERINDRA MASIH MENTAH DALAM SOAL POLITIK

Kamis, 10 Maret 2011

PRABOWO DAN GERINDRA MASIH MENTAH DALAM SOAL POLITIK

INDONESIA GLOBAL

Politik
"Prabowo Tertawa Gerindra Tak Masuk Koalisi"
"Ada orang yang lagi berkuasa karena kepepet gunakan jurus mabuk."
Rabu, 9 Maret 2011, 17:52 WIB

Prabowo Subianto

Isu format ulang koalisi mulai berbalik arah. Formasi partai pendukung pemerintah tampaknya tak akan ada perubahan. PDIP dan Gerindra tidak jadi masuk. Bagaimana tanggapan Gerindra?
Politisi Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan partainya tak kecewa. Dia mengungkapkan, sebagai partai baru, Gerindra masih miskin pengalaman. Gonjang-ganjing itu menurutnya justru memperkaya pengalaman berpolitik praktis.

"Nggak ada yang kecewa," kata Desmond. "Pak Prabowo (Ketua Dewan Pembina Gerindra) malah ketawa begitu dengar kabar itu," katanya kepada wartawan DPR, Rabu, 9 Maret 2011.

Desmond mengungkapkan, posisi partainya pasif, yakni ditawari kemudian merespons. "Kami diajak ke dalam akan menjalankan paham kami, ekonomi kerakyatan. Mau nggak pemerintah mengikuti pro-rakyat," katanya.

Menurutnya, partainya mengajukan portofolio yang bisa dikerjakan konkrit bila bergabung dalam pemerintahan, yaitu sektor BUMN dan pertanian. Menurutnya, partainya memiliki fokus pembenahan dua sektor yang selama ini dikritik partainya berkiblat pada ekonomi neoliberal.

Nah, atas dua permintaan itu, sejumlah pihak menilai Gerindra meminta kebanyakan, atau ketinggian dari porsi yang ditawarkan. "Kalau nggak dikasih bukan urusan kami," ujarnya.

Desmond melanjutkan, sejak awal pihaknya mencium gelagat partainya dijadikan alat menekan partai lain oleh Demokrat. Partainya tak mau frontal menolak ketika diberikan tawaran.

"Kalau menurut saya sih, gaya saja, antara Presiden dan petinggi Demokrat seringkali berbeda. Di Gerindra, siapapun sama. Kami berpikir, apa mungkin ada reshuffle. Jadi saat ditawari tidak kelihatan frontal menolak, kami ajukan portofolio itu," katanya.

Desmond membantah partainya dilanda euforia mendapat tawaran masuk kabinet. "Kami sejak awal, selalu bicara apa adanya. Apa kami euforia anda bisa nilai," katanya.

Merasa dipermainkan? "Ini ada yang pintar dan bodoh yang jadi soal. Ada orang yang lagi berkuasa karena kepepet gunakan jurus mabuk, dan Gerindra baca ini sebagai orang mabuk," ujarnya.


 
Presiden Panggil PKS Rabu, Tapi Batal
"Belum ada informasi lagi kapan jadwalnya, namun yang pasti dalam waktu dekat ini."
Kamis, 10 Maret 2011, 01:51 WIB

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustofa, mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedianya bertemu dengan pimpinan PKS untuk membahas masalah koalisi, pada Rabu, 9 Maret 2010.

"Namun gagal. Saya tidak tahu kenapa alasannya, mungkin waktunya belum tepat," ujar Saan usai menghadiri ulang tahun Majalah Tempo ke-40, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu, 9 Maret 2011.

Ia belum mengetahui jadwal pertemuan berikutnya. "Belum ada informasi lagi kapan jadwalnya, namun yang pasti dalam waktu dekat ini. Tentu Pak SBY lebih tahu kapan waktu yang tepat," ujar dia.

Saat ditanyakan apakah PKS akan dikeluar dari koalisi? Saan mengatakan masih menunggu komunikasi antara Presiden dan PKS. "Semua keputusan ada di tangan SBY, pasti setelah pertemuan baru kita ketahui, jadi sebaiknya ditunggu saja," ujarnya.

Terkait hasil pertemuan Presiden Yudhono dan Ketua Umum Partai Golkar, Saan menegaskan bahwa itu bukan bentuk pengampunan atas pelanggaran komitmen. Pertemuan itu murni mengedepankan perbaikan koalisi demi kesejahteraan rakyat. "Agar kehidupan politik lebih baik."

Dari seluruh partai koalisi, hanya pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum mendapat undangan untuk membicarakan perkembangan dinamika politik terkini. Bersama Golkar, PKS mendukung usulan Hak Angket Mafia Perpajakan.

Sesaat setelah Hak Angket Mafia Perpajakan kandas. 1 Maret lalu, Presiden menegaskan akan menata ulang koalisi. Presiden juga menyebut ada satu atau dua partai koalisi yang melanggar komitmen. Ini yang kemudian memunculkan tafsir Presiden akan merombak kabinet.

Reshuffle Nihil, Koalisi SBY Diperbaiki
Sudi Silalahi memastikan bahwa SBY tidak pernah menyatakan akan menganti menteri.
Kamis, 10 Maret 2011, 00:35 WIB

Reshuffle kabinet sepertinya anti klimaks. Dua pekan belakangan energi politisi bangsa ini dikuras membicarakan pergantian menteri. Juga perubahan anggota koalisi pro pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Tapi semenjak dua hari belakangan, bongkar pasang koalisi itu terlihat kempes. Pramono Anung dari PDI Perjuangan menyebut isu perombakan koalisi itu cuma gertakan politik belaka.

Sudi Silalahi, orang lingkar dalam Presiden SBY, yang juga Mensesneg menegaskan bahwa Presiden SBY sama sekali tidak ada niat menganti menteri dalam waktu dekat. "Presiden sekali lagi tidak pernah menyampaikan dalam waktu dekat akan melakukan reshuffle," kata Sudi Silalahi di Jakarta, Rabu 9 Maret 2011.

Berita soal pergantian menteri dan perubahan peta koalisi itu mulai ramai semenjak pidato Presiden SBY, 1 Maret 2011. Keterangan itu disampaikan sesudah usulan Angket Mafia Perpajakan kandas di DPR. Presiden menegaskan bahwa ada satu dua partai politik yang bergabung dalam koalisi melanggar kesepakatan.

Proses politik yang terbuka di Senayan menunjukkan adalah Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera yang mendukung Hak Angket Mafia Perpajakan di Paripurna DPR, sebuah usulan yang sedari awal sesungguhnya juga dimotori oleh poltisi Partai Demokrat. Itu sebabnya, tidak terlalu susah untuk menebak bahwa dua partai yang dimaksudkan Presiden SBY itu adalah Golkar dan PKS.

Presepsi publik soal pergantian menteri dan koalisi itu, memang lebih banyak dibentuk oleh manuver para politisi, termasuk politisi di sekitar Istana. Kunjungan Hatta Rajasa, Ketua Tim Sukses SBY Boediono saat Pemilu 2009, ke rumah Megawati ditafsirkan sebagai upaya menarik partai itu masuk koalisi. Berkali-kali pula sejumlah politisi Demokrat menyampaikan bahwa Gerindra, partai yang didirikan Prabowo Subianto, pantas menduduki kursi Menteri Pertanian. Sejumlah politisi Gerindra menyambut, lalu menyebut sejumlah nama. Pokoknya Gerindra merapat ke Cikeas

Dua partai yang diisukan akan didepak, Golkar dan PKS, merasa tidak ada satu pun dari 11 butir kesepakatan dalam koalisi yang dilanggar.

Publik sesungguhnya bertanya, apa persisnya 11 kesepakatan tertulis dalam koalisi itu. SBY berjanji membuka pada saatnya nanti. "Pada saatnya, kalau memang diperlukan, akan saya jelaskan pada publik, supaya terang, apa sebenarnya substansi dari kesepakatan itu," kata SBY pada 1 Maret lalu itu.

Yang jelas sesudah pertemuan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie dan Presiden SBY di Istana Kepresidenan, 8 Maret 2011, ketegangan politik mulai mereda, terutama menyangkut bongkar pasang koalisi itu. Sesudah pertemuan itu, kepada pers Aburizal memastikan bahwa Golkar masih dalam koalisi.

Fadel Muhammad, Menteri Kelautan dan Perikanan, yang juga pimpinan Partai Golkar , mengatakan bahwa pertemuan SBY dan Aburizal menyepakati empat hal.

Pertama, harus ada koridor dalam koalisi. Partai peserta koalisi harus mengerjakan sesuatu di dalam koridor yang telah disepakati. "Sehingga nantinya tidak boleh bermain di luar koridor," kata Fadel di Kantor Menko Perekonomian, Rabu, 9 Maret 2011.

Kedua, menyepakati target-target yang ingin dicapai. Target dalam pemerintahan, maupun target koalisi. Ketiga, disepakati harus ada etika di antara peserta koalisi. Ini termasuk dalam hal manuver politik yang dilakukan peserta koalisi. Keempat, menyepakati pentingnya komunikasi di antara peserta koalisi. Komunikasi harus intens.

SBY dan Aburizal sepakat memperbaiki koalisi. Keduanya setuju membuat kesepakatan baru dalam koalisi. "Iya, sepakat untuk memperbaiki koalisi menjadi lebih baik," kata Aburizal Bakrie usai pertemuan dengan Presiden SBY. Pertemuan itu sama sekali tidak membahas soal reshuffle kabinet. Golkar memastikan akan siap mengawal Presiden SBY Boediono hingga 2014.

Pertemuan itu juga membahas perbedaan sikap atas kasus Pansus Century dan Hak Angket Perpajakan. Presiden Yudhoyono, kata Aburizal, bisa memahami kondisi yang terjadi. "Sudah, beliau memahami. Beliau mengetahui dasarnya apa," ujarnya.

Partai Amanat Nasional yang juga bergabung dalam koalisi mengusulkan agar sikap politik koalisi dirumuskan di Sekretariat Gabungan(Setgab). Setgab adalah wadah partai-partai koalisi. Ketua Umum Setgab adalah Presiden SBY dan Ketua Harian Aburizal Bakrie.

Koalisi, kata politisi PAN Bima Arya, menyepakati dan mengumumkan program tahunan. Misalnya, rancangan undang-undang yang ditargetkan, program-program prioritas pemerintah, maupun isu-isu strategis lain. Pengambilan keputusan di Setgab, sebaiknya dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai.

Hingga kemarin, dari semua partai koalisi hanya PKS yang belum bertemu dengan Presiden SBY. Itu sebabnya berkembang spekulasi bahwa PKS mungkin terpental dari kabinet. Tapi, "Momentumnya sudah lewat. Sudahlah, jangan membuat rakyat terbebani," kata Ustad Hilmi kepada wartawan, Rabu, 9 Maret 2011.

Hingga kini, kata Hilmi, PKS masih berkomitmen menopang koalisi pemerintahan. Tetapi, katanya lagi, semua sangat bergantung kepada Presiden SBY. "Yang berhak mengeluarkan atau tidak itu Pak Presiden," ujar Hilmi.

Tidak ada komentar: