Locations of visitors to this page JAMBI GLOBAL: ANGKET PAJAK: DPR SEPERTI TIDAK ADA PEKERJAAN LAIN SAJA

Selasa, 22 Februari 2011

ANGKET PAJAK: DPR SEPERTI TIDAK ADA PEKERJAAN LAIN SAJA

INDONESIA GLOBAL
 
  ABURIZAL BAKRI SANG KOMANDAN KASUS
ANGKET PAJAK

 


Priyo Budi Santoso
"Angket Mafia Pajak Jangan Pecah Setgab"
Pendukung Hak Angket tetap menilai ada masalah di sistem perpajakan sehingga perlu pansus.
Selasa, 22 Februari 2011, 13:42 WIB

Priyo Budi Santoso

Legislator asal Partai Golkar Priyo Budi Santoso menilai pergulatan Hak Angket Mafia Perpajakan akan alot. Namun, Golkar akan tetap pada komitmen awal meski akan berhadapan dengan persoalan koalisi Demokrat.

Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan partainya akan mengikhlaskan anggota koalisi yang mendukung Hak Angket Mafia Perpajakan. "Konon kabarnya, pesan itu untuk Golkar dan PKS," kata Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Selasa 22 Februari 2011.

Priyo meminta agar masalah Hak Angket Mafia Perpajakan tidak sampai menimbulkan perpecahan di tubuh Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi. "Menurut saya, perbedaan pendapat seperti ini masih halal. Tapi, kalau memang tidak dikehendaki lagi, Golkar akan mengikhlaskan diri juga," kata Priyo.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengaku tak yakin jika persoalan hak angket ini pun akan berujung pada perpecahan Setgab. Meski ada 'ancaman' itu, Anas menegaskan bahwa PKS mendukung penuh Hak Angket Mafia Perpajakan.

"Secara obyektif dan tidak dipengaruhi partai manapun, PKS menyatakan masalah ini perlu ada pansus," kata dia. "Memang ada banyak masalah di perpajakan kita." Dengan pansus itu, sambungnya, PKS tidak berniat mendelegitimasi atau memperbaiki nama seseorang.

Sementara legislator asal Demokrat Sutan Bhatoegana menilai Hak Angket Mafia Perpajakan malah akan memperkeruh penegakan hukum. "Angket itu kan untuk menilik kebijakan pemerintah yang salah. Nah, kebijakan mana yang salah dalam soal ini," kata dia balik tanya.

Dukung Angket Pajak, Golkar Tetap di Setgab
"Terlalu kecil (angket pajak), batalkan kemauan yang besar (di Setgab)."
Selasa, 22 Februari 2011, 13:05 WIB

Aburizal Bakrie

Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie menegaskan tidak ada niat Golkar keluar dari Sekretariat Gabungan Koalisi Pemerintahan. Bahkan, perbedaan pandang dalam menyikapi angket perpajakan, menurut Ical hanyalah dinamika biasa.

"Ini (perbedaan) biasa, tidak akan keluar (dari Setgab)," kata Aburizal, ketika tiba di Hotel Bumi Surabaya untuk menghadiri peringatan Hari Lahir NU ke-88, Selasa, 22 Februari 2011 siang ini.

Menurut Ical - sebutan Aburizal, Golkar sengaja mendukung angket pajak sebagai upaya memperbaiki sistem perpajakan yang saat ini masih banyak menghasilkan mafia pajak. "Kami ingin pajak semuanya harus masuk negara, angket ini salah satu caranya," katanya.

Apalagi, banyaknya mafia pajak, tambah Ical, disebabkan kurang jelasnya penerapan undang-undang yang ada. Karenanya, melalui hak angket DPR, perundang-undangan diharapkan bisa diperbaiki.

Masih menurut Ical, sebenarnya tidak ada perbedaan antara pendukung angket maupun penolak angket. "Semua ingin perubahan, Golkar dengan Angket, Demokrat dengan Panja, tidak ada perbedaan," katanya.

Karenanya, posisi antara Golkar dan Demokrat, menurut dia adalah sama, karenanya, Ical menjamin perbedaan ini tidak akan membuat Golkar keluar dari Setgab. "Terlalu kecil (angket pajak), batalkan kemauan yang besar (di Setgab)," kata dia.

Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kesempatan yang sama menyatakan sah-sah saja anggota Setgab memiliki pandangan berbeda. ”Tapi jangan sering-sering, kalau terlalu sering kelihatannya tidak elok,” katanya.

Untuk diketahui, siang ini DPR menggelar sidang paripurna terkait hak angket pajak. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi apakah hak angket batal atau jalan. Tetapi, dari dinamika yang berkembang hak angket ini tampaknya akan gagal karena dua partai yaitu PPP dan Gerindra sudah bulat untuk menolaknya.

Seperti diketahui sebelumnya, di barisan pendukung angket ada Fraksi Partai Golkar (107 suara), FPDIP (94 suara), FPKS (57 suara) dan Hanura (17 suara).Di kelompok ini akan terkumpul sebesar 275 suara.

Sementara di barisan penolak usul hak angket pajak terdiri dari Fraksi Partai Demokrat (148 suara), Fraksi PAN (46 suara), dan Fraksi PKB (28 suara). Jika kelompok ini digabung menjadi 222 suara. Jika pada akhirnya Fraksi PPP bergabung dalam barisan penolak angket, jumlah penolak angket mendapat suntikan 37 suara atau total 259 suara. Jika pun akhirnya Fraksi Partai Gerindra bergabung dengan barisan ini, akan diperoleh total 285 suara. Di atas kertas, penolak angket pajak akan menang jika dilakukan voting. Terdapat margin suara 10 suara.

Tidak ada komentar: