Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Golkar-Demokrat Tarik Dukungan, Ini Kata Foke
"Yang milih nanti bukan partai. Tapi warga DKI Jakarta yang punya hak pilih," ucap Foke.
Selasa, 22 Februari 2011, 12:56 WIB
DPRD: Fauzi Bowo Kebanyakan Rencana
"Terlalu banyak rencana dan program tapi saat implementasinya masih kurang."
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengomentari 3 tahun kepemimpinan Gubenur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Mereka mengatakan Fauzi Bowo masih terlihat kendur saat mengeksekusi kebijakan.
"Terlalu banyak rencana dan program tapi saat implementasinya masih kurang," ujar Johnny Simanjuntak anggota Komisi Kesejahteraan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Kamis 7 Oktober 2010.
Menurut Johnny, rakyat kecil banyak yang tidak mengerti tentang perencanaan berbagai kebijakan itu.
Johnny menambahkan, pada dasarnya rakyat hanya ingin merasakan kemudahan yang sesungguhnya dalam pembangunan yang terkait dengan kesejahteraan dan manajemen lalulintas.
Ditambahkan Johnny, rakyat selalu mengingat semboyan kampanye yang dielukan Fauzi yaitu "Serahkan pada ahlinya". Maka dari itu Gubernur harus memiliki keberanian untuk membuat terobosan baru.
"Selain itu hubungan dengan Pemerintah Pusat juga harus dipererat sehingga Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan dalam berbagai kebijakan Pemprov DKI," tegasnya.
Seperti diketahui, beberapa program besar yang menjadi andalan Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo, dalam mengatasi kemacetan dan banjir, masalah penyelesaiannya masih terkendala oleh Pemerintah Pusat.
Seperti misalnya, Electronic Road Pricing (ERP) atau pembatasan mobil dengan sistem berbayar, sebagai solusi atasi kemacetan. Rencana ini masih terkendala payung hukum dari Kemenkeu dan Kemenhub walaupun telah mendapat dukungan dari Wakil Presiden Boediono.
Selain itu, program utama mengatasi banjir adalah pengerukkan 11 sungai, 3 waduk dan 1 kanal hingga saat ini masih juga terkendala peraturan pemerintah (PP).
Sementara itu anggota Komisi Pembangunan dari Fraksi Golkar Priya Ramadhani mengatakan tidak ada tindakan pembangunan signifikan yang dilakukan oleh Fauzi Bowo dalam 3 tahun ini.
Program yang dibanggakan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Tauchid Cakra terkait Kanal Banjir Timur dan busway, menurut Priya, tak lain merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya.
"Saat ini Pemprov DKI tidak lagi bisa tawar menawar. Mereka harus mengejar program-program signifikan dalam tahun pemerintahan yang tersisa," ungkapnya.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Partai Golkar dan Partai Demokrat dikabarkan tidak akan lagi mencalonkan Fauzi Bowo sebagai gubernur Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah 2012 mendatang. Namun Foke, sapaan Fauzi, mengaku belum memikirkan hal ini.
Foke mengatakan akan fokus menjalankan perannya sebagai Gubernur. "Tugas saya adalah jadi gubernur. Dan saya akan coba melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya," kata Foke di sela Rapat Kerja Kabinet dan Gubernur di Istana Bogor, Jawa Barat, 22 Februari 2011.
Foke menjelaskan, dia tidak khawatir dengan penarikan dukungan Partai Golkar dan Partai Demokrat. Karena dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yang berperan bukanlah partai politik. "Yang milih nanti bukan partai. Tapi warga DKI Jakarta yang punya hak pilih," ucap Foke.
Penarikan dukungan Demokrat disampaikan Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Irfan Gani. Foke dinilai sudah tidak layak karena kinerjanya yang dinilai buruk selama memimpin Provinsi DKI Jakarta. "Ada kekacauan. Pertama, janji dari ahli untuk bangun Jakarta saya pikir nol besar, karena branding yang dikemas bersama itu tidak terealisir sama sekali hingga sekarang," ujar Irfan.
Selain itu, DPD Partai Demokrat melihat Foke selama empat tahun belakangan ini tidak dapat menunjukkan nilai leadership sebagai top executive di Jakarta. Alasan ini yang kemudian menurut Irfan membuat dukungan berkurang dan lama kelamaan menghilang.
Sementara dari Golkar berencana berpindah hati ke Prya Ramadhani yang saat ini menjabat sebagai ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Prya dianggap mampu memenuhi lima kriteria yang harusnya dipenuhi setiap kepala daerah.
"Pemimpin yang akan datang selain harus memiliki kemampuan dan keberanian, pertama harus komitmen untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini yang paling penting," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali.
Kemudian yang kedua, menurut Ashraf, seorang pemimpin harus mampu berkoordinasi dengan baik kepada sektor dan instansi terkait sehingga tidak terjadi polemik. Ketiga, seorang pemimpin harus memiliki kepribadian baik, mau mendengar aspirasi masyarakat, turun ke bawah dan membantu yang lemah.
Lalu yang keempat, punya kecerdasan, karena Jakarta masyarakatnya sangat heterogen, serta memiliki keberanian dan tanggung jawab dan ketegasan. "Dari kelima kriteria itu mayoritas ada pada Prya ramadhani," tegasnya.
Hingga kini, Partai Golkar sendiri belum secara resmi mengumumkan pencalonan Prya menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Menurut Ashraf, hal itu disebabkan penyelenggaraan Pemilukada yang masih 1,5 tahun lagi.
Kinerja Buruk, Demokrat Tinggalkan Fauzi Bowo
Fauzi Bowo dianggap tidak berani mengambil risiko dan berani mengeluarkan kebijakan.
Senin, 21 Februari 2011, 17:26 WIB
Gubernur DKI Fauzi Bowo
Meski pelaksanaan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta masih tahun depan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat telah memberikan pernyataan sikapnya terkait calon yang hendak diusungnya. Secara gamblang, DPD Demokrat DKI Jakarta menyatakan tidak akan mendukung Fauzi Bowo pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) 2012 mendatang.
Menurut Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Irfan Gani, Foke, begitu sebutan Fauzi Bowo dinilai sudah tidak layak didukung karena kinerjanya yang dinilai buruk selama memimpin Provinsi DKI Jakarta.
"Ada kekacauan. Pertama, janji dari ahli untuk bangun Jakarta saya pikir nol besar, karena branding yang dikemas bersama itu tidak terealisir sama sekali hingga sekarang," ujar Irfan saat hadir dalam diskusi "Jakarta 2012, Pilih yang Ahli atau Berani?" di Jakarta Media Center, Jakarta, Senin 21 Februari 2011.
Selain itu, DPD Partai Demokrat melihat Foke selama empat tahun belakangan ini tidak dapat menunjukkan nilai leadership sebagai top executive di Jakarta. Alasan ini yang kemudian menurut Irfan membuat dukungan berkurang dan lama kelamaan menghilang.
"Kepemimpinan Foke tidak sejalan dengan wakilnya, ini tontonan tidak elok dan tidak etis melihat pemimpinnya berkelahi," ungkapnya.
Melihat kenyataan Jakarta di bawah kepemimpinan Foke seperti sekarang ini, maka dikatakan Irfan pemimpin Jakarta berikutnya harus seseorang yang berani mengambil risiko dan berani mengeluarkan kebijakan yang sekalipun tidak populer.
"Kenapa Foke tidak ambil risiko? Kalau ditanya kenapa mandek, marahnya lebih besar lagi," katanya.
Selain itu, menurut Irfan, Pemda DKI saat ini selalu memiliki alasan yang tidak masuk akal dengan selalu menyalahkan pemerintah pusat yang tidak merestui program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Dari sisi manajemen dan leadership tidak pantas kalau kita kembali mencalonkan Foke kembali," tegasnya.
Sebelumnya, Foke mengaku belum memikirkan akan bertarung lagi atau tidak dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah DKI pada 2012 mendatang. Foke, begitu panggilan akrab Fauzi, agak emosional ditanya soal ini.
"Memang Pilkada tahun berape?!" kata Foke meradang saat ditanya wartawan soal persiapannya maju Pilkada 2012.
Saat memimpin Rapat Kerja Pemerintah dan Gubernur di Istana Bogor, Senin pagi, 21 Februari 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkritik sejumlah program pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaan karena tidak disiapkan dengan baik.
Dalam rapat yang membahas khusus tentang Badan Usaha Milik Negara, Presiden SBY mengkritik komitmen pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta yang hingga kini masih mampet. Itu juga disinyalir terjadi di beberapa daerah.
"Saya kenyang dengan banyak sekali komitmen, seperti membangun infrastruktur di DKI. Semuanya pepesan kosong. Transportasi tidak jalan. Barangkali di daerah juga begitu," kata SBY.
Foke Mundur dari NU DKI
Foke ingin fokus pada tanggung jawab sebagai kepala daerah.
Selasa, 15 Februari 2011, 15:30 WIB
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI. Fauzi beralasan dia ingin fokus pada tanggung jawabnya sebagai pemimpin Ibukota menjelang akhir kepengurusannya.
Prioritas utama Pemprov DKI saat ini memang tak lain, penanggulangan masalah banjir dan kemacetan lalu lintas ibukota. Berbagai pembangunan pun tengah dilaksanakan guna mengatasi dua masalah krusial ini.
"Pak Fauzi ingin fokus dengan pekerjaannya sebagai Gubernur DKI jelang akhir kepemimpinannya 1,5 tahun lagi. Karena beban tugas dan kesibukannya juga semakin banyak," ujar Kepala Bidang Informasi Pemprov DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Selasa, 15 Februari 2011.
Kabar lain menyebutkan, mundurnya Fauzi sebagai ketua PWNU ini karena hendak berkonsentrasi pada pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Namun, kabar ini langsung dibantah oleh Cucu.
"Kalau memang alasannya ingin ke arah 2012, harusnya justru dipertahankan, tapi ini kan tidak. Pak Fauzi ingin tanggung jawab ini dipegang oleh generasi muda," ungkapnya.
Meskipun mantan Wakil Gubernur DKI era Sutiyoso ini sudah tak lagi berada dalam kepengurusan NU, namun darah Nadhliyin dia tak pernah lepas.
"Pak Fauzi sudah menyatakan mundur dengan legowo, pihak NU sendiri dengan berbesar hati telah menerima keputusan ini. Darah dia tetap Nahdliyin," tuturnya.
Ini Klaim Kerja Fauzi Bowo untuk Si Miskin
Alokasi dana kesehatan untuk si miskin naik dua kali lipat. Ribuan unit rusunawa dibangun
Fauzi Bowo
Persis tiga tahun pemerintahannya, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Fauzi Bowo melansir sejumlah prestasinya. Untuk masyarakat miskin, Fauzi Bowo menyebut di dalam blognya sejumlah aksi yang telah dilakukan.
Untuk masalah kesehatan masyarakat, di tahun 2010 ini, Pemprov DKI juga meningkatkan alokasi dana kesehatan untuk kaum miskin melalui anggaran Jaringan Pemeliharaan Kesehataan Keluarga Miskin.
Dalam 3 tahun terakhir (2007-2009) alokasi anggaran terus bertambah dari Rp250 miliar (2007) menjadi Rp280 miliar (2008) dan di 2009 menjadi Rp500 miliar dengan total kasus 2,3 juta (2009). Selama periode Januari-Maret 2010 gakin yang telah dilayani sejumlah 29.220 orang, orang terlantar sejumlah 71 orang, panti sejumlah 1.731, dan pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sejumlah 39.564 orang.
Untuk kasus demam berdarah dengue, terjadi penurunan yakni dari 31.800 (2007) turun menjadi 28.373 (2008) dan di 2009 kembali turun menjadi 18.642 dengan total yang meninggal 87 orang (2007), 26 orang (2008), dan 31 orang (2009). Selain itu, Pemprov DKI juga melakukan peningkatan pelayanan kesehatan melalui Puskesmas dan RSUD. Saat ini, sebanyak 4 RSUD dan 42 Puskesmas Kecamatan telah bersertifikat ISO.
Mengenai infrastruktur perumahan bagi rakyat miskin, Pemprov DKI melakukan dua program yakni Pembangunan Rusunawa dan Perbaikan Kampung Terpadu. Untuk Pembangunan Rusunawa, di tahun 2007 telah dibangun Rusunawa Marunda, Pinus Elok 1, Cakung Barat 1, dan Pulo Gebang 1.
Pembangunan Rusunami
Di tahun 2008 telah dibangun 18 blok yang terdiri dari 1.659 unit dan tahun 2009 dibangun 14 blok dengan 1.350 unit. Untuk memfasilitasi itu, kepada para pengembang Pemprov DKI memberikan keringanan retribusi perizinan dan penambahan frekuensi pembahasan perizinan rumah susun sederhana.
Sedangkan program Perbaikan Kampung Terpadu dilakukan melalui proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT), di mana pada tahun 2007-2008 dilakukan di 20 kelurahan dan 111 RW.
Di sektor pemberdayaan masyarakat, Pemprov DKI melakukan kegiatan lewat Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK), seperti pelatihan kader pemberdayaan masyarakat, implementasi PPMK, re-organisasi pelaksanan PPMK menjadi Koperasi Jasa Keuangan dan implementasi Program Teknologi Tepat Guna.
Hingga saat ini telah disalurkan dana bina ekonomi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) sebesar Rp1,5 triliun. Di tahun 2009 alokasi dana untuk PPMK bina fisik dan sosial sejumlah Rp72,6 miliar dan meningkat menjadi Rp88 miliar di tahun 2010.
Ini Klaim Reformasi Birokrasi Fauzi Bowo
Dua tahun berturut-turut, laporan keuangan Jakarta wajar dengan pengecualian.
Fauzi Bowo
Selain mengklaim sukses di bidang transportasi, lingkungan, pendidikan dan mitigasi banjir, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta juga mengaku telah melakukan sejumlah reformasi birokrasi.
Seperti dilansir di blog Fauzi Bowo, DKI Jakarta melakukan peningkatan Pemerintahan (Governance) melalui tujuh langkah kegiatan yakni reformasi birokrasi berupa peningkatan kesejahteraan pegawai, peningkatan produktivitas dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kinerja inspektorat di mana laporan keuangan daerah selama 2 tahun berturut-turut berpredikat 'wajar dengan pengecualian', dan implementasi sistem akuntasi keuangan daerah.
Selain itu dilakukan juga penggunaan teknologi informasi untuk efektivitas pelayanan publik seperti e-procurement dan integrasi sistem informasi perencanaan program, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengawasan APBD, juga peningkatan kualitas layanan perizinan serta peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan untuk mewujudkan peranan lurah sebagai urban manager.
Inovasi di bidang kependudukan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan KTP Keliling yang telah diadakan sejak 27 Desember 2009 dan saat ini sudah melayani 188 Kelurahan dengan hasil 20.331 buah KTP di 5 wilayah administrasi di Jakarta. Dalam perjalannya, dikembangkan juga untuk pelayanan akta dan sudah terlayani 4.835 akta.
Akhir tahun 2010, juga diluncurkan program E-Akta di 6 RSUD dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang mempunyai layanan bersalin sebanyak 497 akta. Ke-6 RSUD itu adalah Tarakan, Budiasih, Koja, Cengkareng, Pasar Rebo, dan RSUD Duren Sawit.
Tahun 2010 ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta menargetkan akan memberikan 13 ribu akta kelahiran gratis kepada warga Jakarta. Sedangkan tahun lalu, Dinas Dukcapil telah memberikan sebanyak 3.320 akta kelahiran gratis.
Sementara untuk memberantas praktik pemalsuan kartu tanda penduduk (KTP) di wilayah DKI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan memberlakukan KTP elektronik pada tahun 2011 mendatang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta tengah mempersiapkan teknis pelaksanaannya melalui pendataan penduduk DKI Jakarta.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta menyatakan siap dijadikan pilot project (proyek percontohan) dalam implementasi single identity number (SIN) atau nomor identitas tunggal. Pemprov DKI Jakarta juga sejak tahun lalu menyediakan KTP Keliling (KTP Mobile) yang memudahkan masyarakat mengurus keperluan administrasi kependudukan. Pelayanan ini menjangkau setiap RW di Jakarta dan akan terus ditingkatkan di kemudian hari.
Kepemimpinannya Dikritik, Fauzi Bowo Kecewa
Foke menantang pemerintah pusat memakai kebijakan fiskal untuk menekan jumlah kendaraan.
Fauzi Bowo
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kecewa dengan kritikan berbagai pihak yang menyatakan kepemimpinannya selama tiga tahun ini tidak memberikan perubahan bagi Jakarta.
Khusus mengenai macet, Fauzi Bowo justru menantang pemerintah pusat untuk ikut berperan. Foke, panggilan Fauzi Bowo justru mempertanyakan apakah pemerintah pusat dapat menggunakan kebijakan fiskal mengurangi peredaran mobil baru.
"Anda punya hak untuk bicara apa saja. Sekarang Anda tuang air terus menerus tak berhenti, lama-lama jadi luber kan, itu bukti kenapa jumlah kendaraan tak bisa dibatasi," ujar Foke di Balai Kota, Kamis 7 Oktober 2010.
Fauzi Bowo juga membantah, penilaian beberapa pihak yang menyatakan dirinya beserta jajarannya tak serius menangani masalah banjir di Jakarta. Sekali lagi, Fauzi Bowo menegaskan, penanganan masalah banjir sudah berhasil.
Buktinya pembangunan kanal banjir timur (KBT) sudah selesai. "Membebaskan tanah dalam waktu dua tahun dan menyelesaikan kontruksi BKT dianggap bukan hal yang mudah," kata dia.
"Kalau ada yang bilang saya kurang fokus menangani banjir, rasanya kurang tepat. Kalau tidak fokus kerja, tidak akan selesai itu banjir kanal," ujar Foke lagi.
Tidak hanya itu, Foke mengaku masih banyak hal lain selain banjir yang harus dipikirkan. "Bukan itu saja yang harus Saya kerjakan, yang lain juga harus dikerjakan," keluh Fauzi Bowo.
Di blognya, pada Rabu 6 Oktober 2010, Fauzi Bowo mengklaim telah melakukan kemajuan untuk Jakarta dalam berbagai bidang. Yakni, pembangunan sektor transportasi berorientasi pada Pola Transportasi Makro (PTM) dan membangunan trasportasi massal, salah satu keberhasilan untuk mengatasi macet Jakarta.
Klaim kemajuan lain yang telah dilakukan Fauzi Bowo untuk Jakarta antara lain, mengatasi banjir, dengan BKT, meningkatkan jaringan jalan, merancang jalur kereta lingkar, melakukan pelelangan pembangunan Terminal Pulogebang, dan merancang jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar