Aburizal Bakrie dan SBY
Aburizal Soal Posisi Golkar di Setgab
"Koalisi ya tetap. Beda pendapat itu sah-sah saja," ujar Ical.
Kamis, 24 Februari 2011, 23:46 WIB
Aburizal Bakrie dan SBY
Partai Golkar menegaskan bahwa yang berwewenang mengevaluasi Golkar dalam koalisi pemerintahan yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan bukan Partai Demokrat.
"Demokrat tidak berhak mengevaluasi, yang mengevaluasi itu harusnya Presiden," kata Ketua Umum Partai Golkar usai menghadiri ulang tahun tvOne ke tiga di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 24 Februari 2011.
Menurut politisi yang akrab disapa Ical ini, Golkar tidak khawatir dengan posisi Beringin dalam koalisi Sekretariat Gabungan. Perbedaan prinsip dan pendapat dalam berpolitik dinilai sebagai hal yang wajar.
"Koalisi ya tetap. Beda pendapat itu sah-sah saja," ujar Ical kepada wartawan.
Seperti diketahui, SBY yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat merupakan Ketua Sekretariat Gabungan. Sedangkan Ical, merupakan Ketua Harian Setgab.
Kemarin, Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Andi Mallarangeng, mengatakan akan mengevaluasi komposisi anggota partai koalisi di Sekretariat Gabungan.
Demokrat juga akan meminta penjelasan partai yang berseberangan sikap dalam hal Angket Mafia Pajak, terutama dari Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera. "Semacam review, dalam arti bagaimana posisinya dalam koalisi," kata Andi Mallarangeng di Istana Presiden kemarin.
Ical: Itu Ibarat Belum Beranak Sudah Berbesan
Aburizal Bakrie menyatakan koalisi tak akan bubar hanya karena soal angket pajak.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie
Meski kalah suara dalam penentuan Angket Mafia Pajak, Partai Golkar menyatakan tak akan keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan SBY. Bahkan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan Golkar tetap berkomitmen mengawal pemerintah sampai habis masa baktinya.
"Golkar akan pertahankan pemerintah sampai 2014," kata Aburizal Bakrie usai Panen Raya di Serang, Banten, Rabu, 23 Februari 2011.
Politisi yang akrab disapa Ical ini menyatakan Setgab tidak akan bubar hanya karena perbedaan pendapat. Menurut Aburizal, perbedaan pendapat bukan hal baru dan biasa di dalam Golkar.
"Kami dalam koalisi biasa melakukan perdebatan konsep. Perbedaan soal pajak seolah-olah besar padahal cuma caranya saja, yang satu panitia khusus angket, yang satu panitia kerja," ujarnya.
Menurut Ical semua anggota koalisi berkewajiban menjaga pemerintah sampai 2014 dan membantu kelancaran jalannya pemerintahan.
Mengenai beredarnya isu bahwa Golkar akan dikeluarkan dari Setgab, Ical mengaku tidak mendengar hal itu. Tapi, ia menyatakan, bahwa pada dasarnya Golkar selalu siap dengan semua kemungkinan. "Saya belum dengar ada pernyataan itu. Golkar sih siap saja. Tapi itu belum ada. Ibarat belum beranak sudah berbesan, anak belum lahir sudah tanya besannya," katanya sembari bercanda.
Demokrat: Jangan Ada Setgab di Dalam Setgab
"Teguran" Demokrat terhadap PPP bukan untuk mengusir.
Politisi Demokrat Saan Mustofa (kanan) dan Politisi PAN Laurens Bahang Dama
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa membantah partainya berniat mengusir Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab). Menurut dia, "teguran" partainya terhadap PPP bukan untuk mengusir.
"Kami tidak pernah mengusir juga tidak pernah melarang refleksi ataupun otokritik," kata Saan Mustifa dihubungi, Kamis 30 Desember 2010.
Menurut dia, evaluasi terhadap koalisi Setgab adalah sesuatu yang biasa. Tetapi, lanjut Saan, evaluasi, otokritik, yang dilakukan itu dimaksudkan untuk memperbaiki tubuh internal Setgab. Bukan untuk diumbar ke publik.
"Seperti misalnya berkeluarga, lalu melakukan otokritik pada keluarga tapi disampaikan di luar, sehingga orang lain tahu. Bukan begitu mestinya," ujar Sekretaris Fraksi Demokrat ini.
Saan sepakat bahwa keterbukaan hal penting, tetapi perlu dipilah mana layak dibuka ke ranah publik. Menurutnya, kritikan itu harus dianggap sebagai masukan. Meski demikian, Demokrat keberatan dengan wacana konsolidasi partai menengah.
"Kalau menggalang konsolidasi seperti itu kan jadinya nanti ada Setgab dalam Setgab, itu kan pengelompokan, pengkotak-kotakan, padahal kami ingin membangun kebersamaan," ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat VII.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP kecewa dengan adanya pernyataan yang bernada 'ultimatum' dari Demokrat. PPP mempertanyakan apakah ada niatan Demokrat untuk 'mengusir' PPP dari partai koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab)?
"Janganlah saling mengancam. Ini sungguh tidak sehat, sudah jelas bahwa ada niatan untuk mengusir," kata Sekretaris Jenderal PPP, Irgan Mahfiz, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, di Jakarta, Kamis 30 Desember 2010.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar