Angket Pajak Akan Selidiki Peraturan Presiden"Ada Keputusan Menteri Keuangan tentang pajak yang bertentangan dengan UU di atasnya."
Selasa, 22 Februari 2011, 10:05 WIB
Inisiator angket pajak seperti Lily Wahid, Nudirman Munir dan Ahmad Yani (Antara/ Andika Wahyu)
Inisiator Angket Mafia Perpajakan, Bambang Soesatyo, menyatakan angket ini bukan saja untuk menyelidiki kebocoran keuangan negara dari sektor pajak. Juga, kata politikus Golkar itu, untuk menyelidiki kebijakan dan pelaksanaan kebijakan Direktur Jenderal Pajak, Menteri Keuangan, termasuk Presiden.
"Paripurna hari ini sangat penting untuk menentukan arah penerimaan negara ke depan," kata Bambang Soesatyo kepada VIVAnews.com, Selasa, 22 Februari 2011.
Penggunaan Angket Mafia pajak, kata Bambang, selain untuk menyelamatkan pemasukan keuangan negara yang selama ini bocor tidak karuan akibat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang keliru, juga untuk menyelidiki peraturan Dirjen Pajak yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya sehinggga merugikan negara triliunan rupiah.
"Selain itu ada juga keputusan Menteri Keuangan tentang pajak yang bertentangan dengan UU di atasnya," kata Bambang. "Bahkan ada peraturan pemerintah tentang pajak yang dibuat Presiden, bertentangan dengan UU di atasnya dan merugikan negara."
Aturan dan kebijakan pemerintah itulah, kata Bambang, yang selama ini dijadikan tameng oknum aparat pajak dan oknum pejabat Kementerian Keuangan ketika 'bermain' dengan wajib pajak dan mafia pajak.
Sebelumnya, Achsanul Qosasi, politikus Partai Demokrat, menyatakan partainya menolak usulan Angket Mafia Perpajakan. Penolakan ini bukan untuk menghambat aspirasi wakil rakyat tapi karena ingin menegakkan konstitusi.
"Angket pajak ini dasarnya apa? Tujuannya apa?" Achsanul mempertanyakan. "Jika dasarnya hanya rumor, maka nanti kita akan ditertawakan rakyat, seolah DPR ini hanya mencari-cari panggung politik."
Paripurna Angket Pajak
Jadi Penentu, Ini Penjelasan Fraksi Gerindra
"Kalau penjelasan mengenai angket ini tidak memuaskan, kami menolak."
Selasa, 22 Februari 2011, 11:14 WIB
Prabowo Subianto juru kampanye Gerindra di Sidoarjo
Siang ini Selasa 22 Februari 2011, Hak Angket Mafia Pajak sedang dibahas dirapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah usulan itu diterima atau ditolak akan ditentukan dalam rapat ini. Sejumlah kalangan menilai bahwa lolos tidaknya hak angket itu sangat bergantung pada suara Fraksi Gerindra.
"Dari komposisi suara, memang tergantung Fraksi Gerindra. Saya dengar, mereka saat ini sedang menimbang-nimbang," kata Sekretaris Fraksi Golkar Ade Komaruddin sebelum rapat digelar. Baca selengkapnya di sini.
Ke mana suara Fraksi Gerinda?
"Kalau penjelasan mengenai angket ini tidak memuaskan, kami menolak," kata salah satu legislator asal Gerindra, Martin Hutabarat sebelum rapat dimulai. Niat baik dalam mengusut mafia perpajakan, katanya, jangan sampai dinodai oleh kepentingan-kepentingan emosional yang berujung jadi bahan tertawaan masyarakat.
Saat ini sudah ada dua panja perpajakan yang sudah berlangsung yakni di Komisi III dan Komisi XI DPR. Dan rapat paripurna ini sedang dibahas kemungkinan untuk Pansus. Jika ketiga mekanisme ini berjalan bersamaan, "Apa tidak jadi tertawaan masyarakat," kata Martin.
Apalagi, lanjutnya, ketiga mekanisme ini kemungkinan akan beranggotakan orang-orang yang sama dan bisa saja memanggil satu narasumber yang sama. "Makanya kami ingin ini dibenahi dulu," kata Martin yang juga anggota Komisi III ini.
Pembenahan mekanisme itu juga bisa dilakukan dengan mengakhiri dua panja untuk kemudian membentuk pansus. "Bahan-bahan dari panja ini kemudian bisa jadi masukan bagi pansus," kata dia.
Apakah sikap Gerindra terkait angket ini karena ada tawaran kursi kabinet? "Itu pandangan yang terlalu naif. Kami terlalu naif kalau tujuan hanya untuk hal-hal seperti. ini mengenai idealisme."
Dia lantas membandingkan hasil akhir Pansus Century yang kini hanya berujung jadi retotika semata. "Jangan sampai ke depan ini hanya sekadar transaksional saja."
Fraksi Golkar Tanggapi 'Ancaman' Demokrat
Golkar masih kukuh mendukung usul angket mafia pajak. Mereka belum terajuk Demokrat.
Senin, 21 Februari 2011, 20:12 WIB
Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto melihat ke Sekjen Golkar Idrus Marham (Antara/ Fanny Octavianus)
Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum menyiratkan ancaman hukuman terhadap mitra koalisi yang mendukung usul angket mafia pajak pada rapat paripurna DPR besok, Selasa, 22 Februari 2011.
Pertanyaannya, apakah ini akan menggoyahkan dukungan Fraksi Golkar terhadap usul hak angket tersebut?
Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto menjawab malam ini, fraksinya masih menggelar rapat internal untuk menentukan sikap terhadap usul angket. "Kami akan memperjuangkan semaksimal mungkin. Ini kan tujuannya untuk membongkar mafia pajak," ujarnya.
Mengenai ancaman Demokrat? Setya menyatakan akan menghormati sikap dan keputusan Fraksi Demokrat. Ia pun yakin Demokrat juga akan menghargai sikap dan keputusan Golkar.
"Kami yakin Demokrat punya visi ke depan yang lebih baik, dan mereka juga bisa menerima bahwa dari kami, Golkar melakukan suatu hal yang tidak bisa mundur," ujarnya. "Kami hargai dan apresiasi penuh Demokrat, yang semoga juga dapat mengerti apa yang kami lakukan."
Menyikapi sejumlah mitra koalisi yang bersikukuh mendukung angket, Anas sempa berujar, "Ya, mungkin saja ada bagian dari partai koalisi yang kami ikhlaskan."
Seperti diketahui, Fraksi Golkar dan PKS merupakan mitra koalisi yang memberikan dukungan penuh terhadap usul angket. Sampai saat ini, kedua fraksi itu tidak mengendurkan nyali dan tidak melonggarkan dukungan mereka atas angket mafia pajak. Di sisi lain, Demokrat nyata-nyata menolak usul angket pajak yang mereka nilai tidak memiliki urgensi. (
Tidak ada komentar:
Posting Komentar