JAMBI GLOBAL BY:TONI SAMRIANTO
Dengan wajah tersenyum, seusai penandatanganan prasasti peresmian Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa memasuki rumah nomor 78 di perumahan Valencia Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi.
Disambut keluarga pemilik rumah tipe 50, menteri mendorong pintu rumah yang telah separoh terbuka. Bersama rombongan seusai meresmikan perumahan sejahtera tapak sebanyak 10.450 di Valencia, dia melihat kondisi rumah.
Menpera gembira, dengan pengadaan rumah sederhana tapak ini, yang menurut dia akan mengurangi deadlock perumahan Indonesia. Saat ini dari angka yang disebutkan Suharso, Indonesia masih kurang jauh dari jumlah sekarang yang 7,4 juta unit rumah."Rencananya pembangunan bisa 710 ribu tiap tahunnya," kata Suharso, Jumat (29/10).
Pembangunan rumah di Provinsi Jambi tersebut, diharapkan menteri bukan simulasi yang dilakukan 5 tahun melainkan bisa dipersingkat sampai 1 tahun. Sebelumnya Ketua DPP REI, Heru Satria mengatakan beberapa tempat telah diresmikan pembangunannya. Sebanyak 100 ribu unit di Semarang, 100 ribu unit di Cibubur, 100 ribu unit di Lamongan.
Dalam skim kredit yang ada rumah sederhana saat ini berbeda dengan sebelumnya. Skim kredit terbaru saat ini cicilan besarannya tetap, sedangkan cicilan skim sebelumnya berubah-ubah atau floating menyesuaikan suku bunga.
Floating yang ketergantungan suku bunga ini dikatakan mengakibatkan ketidakpastian angka tiap bulannya. Pemerintah telah berusaha mencari angka cicilan tetap selama masa cicilan.
Dalam KPR terbaru, dalam masa 15 tahun diusahakan cicilan yang dibayarkan pembeli besarnya tidak lebih dari Rp 500 ribu.
Dengan adanya cicilan tetap, masyarakat bisa mengalokasikan dana mereka untuk kebutuhan lain. "Besarnya mungkin per bulannya Rp 450 ribuan," ujar menteri.
Gubernur Hasan Basri Agus sendiri menyorot mengenai sistem pembayaran yang harus sistematis. "Sistem pembiayaan harus secara sistematis, memberdayakan dan memberi kesempatan luas semua kalangan. Program pembangunan dan pembiayaan perumahan itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ungkapnya.
Menteri mengatakan perubahan skim kredit ini karena intervensi pemerintah dari sisi demand, sementara dari sisi pembeli pemerintah mengeluarkan aturan satu diantaranya mewajibkan pemerintah kabupaten untuk menyediakan lahan untuk perumahan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar