TIGA PERSOALAN SEKOLAH DI KOTA JAMBI

JAMBI GLOBAL BY:TONI SAMRIANTO

KOTABARU - Rata-rata, sekolah yang ada di Kota Jambi memiliki tiga permasalahan: kekurangan infrastruktur, tidak adanya pemerataan guru dan tanah sekolah yang banyak tak memiliki bersertifikat. Fakta itu terungkap dari pengumpulan data yang dilakukan Komisi D DPRD Kota Jambi di beberapa sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) se-Kota Jambi.

Rasdi, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Jambi usai hearing (rapat dengar pendapat) dengan kepala SMA se-Kota Jambi, di gedung DPRD Kotabaru, kemarin (19/10), mengatakan, Komisi D telah melakukan pengumpulan data di sekolah-sekolah dengan memberikan kuisioner. Menurutnya, selama ini komisi D tidak pernah diberikan data sekolah-sekolah dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jambi maupun Bagian Perlengkapan Setda Kota Jambi.

Dari hasil pengumpulan kuisioner itu, diketahui beberapa SD di Kota Jambi belum memiliki sertifikat tanah. Pasalnya, SD tersebut dibangun dengan dana Inpres. Lalu, banyak pula SD yang infrastrukturnya kurang memadai, seperti ruang belajar, kursi, meja dan toilet. “Akibat kurangnya infrastruktur, siswa terpaksa belajar pada sore hari,” katanya.

Selain itu, pemerataan guru di SD juga tidak seimbang. Seperti SDN 2 Kebun Jahe. Jumlah guru agama di SD itu enam orang, sedangkan di SDN 140 Jambi Timur sama sekali tidak ada guru agama. “Ini juga tidak pernah dilaporkan oleh Disdik,” katanya.

Tak hanya itu, dari pendataan komisi D juga diketahui, ada beberapa SD yang tidak potensial atau jumlahnya semakin berkurang.

Untuk SMP, permasalahan juga banyak menyangkut infrastruktur dan pemerataan guru. Tapi yang paling banyak dipertanyakan mengenai batasan pendidikan gratis. Demikian juga dengan SMA, pemerataan guru juga menjadi masalah. Seperti di SMKN 4, salah satu bidang studinya kini kekurangan tenaga guru.

Terkait data yang diperoleh tersebut, komisi D akan segera memanggil kepala Disdik Kota Jambi untuk mempertanyakan masalah-masalah tersebut.