Ahmad Mubarok, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat menolak penilaian pihak Indonesian Corruption Watch (ICW) bahwa partainya melindungi sejumlah kader yang diduga terlibat korupsi. Partai Demokrat, kata dia, tetap berkomitmen memberantas korupsi.
"Komitmen pemberantas korupsi jelas, tidak ada pembelaan terhadap kader (yang diduga korupsi)," kata Mubarok saat diskusi di Jakarta, Minggu (24/10/2010), ketika dimintai tanggapan pernyataan pihak ICW.
Dikatakan Mubarok, semua pihak harus tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah terhadap para tersangka korupsi. Mengenai lamanya proses hukum terhadap para kadernya, Mubarok malah mempertanyakan kinerja penegak hukum, salah satunya kejaksaan yang menangani kasus itu.
"Apa pinternya si pelaku atau lemahnya kejaksaan? Kalau jelas korupsi nggak ada kompromi," ucap dia.
Pembicara lain, Bibit S Riyanto, salah satu pimpinan KPK ketika ditanya apakah KPK akan mengambil alih kasus-kasus itu, mengatakan, pihaknya harus berkoordinasi dengan kejaksaan atau kepolisian. Jika kedua institusi itu tidak mampu lagi menangani, KPK dapat mengambil alih penanganan kasus itu.
"KPK kalau bertindak menetapkan tersangka seseorang pasti masuk pengadilan," tegas dia.
Seperti diberitakan, ICW mencatat setidaknya ada tujuh tersangka korupsi yang 'loncat' ke Partai Demokrat setelah ditetapkan tersangka. Menurut ICW, ada kesan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Demokrat melindungi para oknum yang terlibat korupsi.
Data ICW, para kader itu ada yang sudah ditetapkan tersangka sejak tahun 2008, 2009 dan kasusnya tidak masuk ke pengadilan hingga saat ini. Bahkan, mereka dapat menjadi Gubernur, anggota DPR, atau mencalonkan menjadi Gubernur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar