Locations of visitors to this page JAMBI GLOBAL: KAPOLRI BARU TIMUR HARUS DAPAT MENGHAPUS DISKRIMINASI

Minggu, 24 Oktober 2010

KAPOLRI BARU TIMUR HARUS DAPAT MENGHAPUS DISKRIMINASI

JAMBI GLOBAL BY:TONI SAMRIANTO

IPWi
Minggu, 24 Oktober 2010 | 21:56 WIB

Komjen Timur Pradopo melakukan salam komando dengan Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Komjen Timur Pradopo sebagai Kapolri di Istana Negara, Jumat (22/10/2010).

Indonesia Police Watch mengatakan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang baru, Jenderal Timur Pradopo harus mampu menghapus berbagai diskriminasi yang masih terjadi di tubuh Polri.

"Timur harus mampu menghapus diskriminasi yang masih terjadi di tubuh kepolisian baik suku, agama dan ras, serta tidak membedakan antara anggota dari Akademi Kepolisian (Akpol) dengan non Akpol," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane di Jakarta, Minggu (24/10/2010).

Selama ini, Pane menilai masih adanya perbedaan antara anggota yang berasal dari Akpol dan non Akpol.

"Selanjutnya juga harus adanya kesetaraan antara polisi laki-laki (polki) dengan polisi wanita (polwan) dalam jabatan. Jangan menjadikan polwan hanya sebagai "pelayan" di kepolisian," katanya.

Pane mengatakan, sudah saatnya para polwan menduduki posisi penting di kepolisian, seperti kapolda dan posisi lain.

Konsolidasi

Kapolri Timur juga diharapkan segera melakukan konsolidasi di internalnya, karena sebelum terpilihnya dia menjadi Kapolri, ada kesan kelompok dukung-mendukung dalam pencalonan kapolri dengan munculnya beberapa nama seperti Komjen Nanan Soekarna dan Komjen Imam Sudjarwo, katanya.

"Konsolidasi dilakukan karena sebelumnya ada tarik-menarik untuk calon kapolri, agar di internalnya tetap solid," kata Pane.

Timur sebaiknya segera melaksanakan hal yang internal tersebut pada 100 hari masa jabatannya, sementara itu untuk eksternal yang perlu dilaksanakan adalah memperkuat sistem intelijen di Polri, kata Pane.

"Saat ini intelijen di Polri masih lemah, terlihat banyaknya peristiwa amuk massa yang memakan korban jiwa baik di pusat maupun daerah, seperti peristiwa di Jalan Ampera," katanya.

Timur juga harus memiliki konsep untuk menghapus pungutan liar (pungli) di lingkungan terutama di lalu lintas serta reserse dan kriminal (reskrim), karena selama ini banyak keluhan dari masyarakat.

"Serta membuka akses kepada masyarakat untuk melaporkan keluhannya, kemudian keluhannya ditindaklanjuti jangan didiamkan saja," kata Pane.

Tidak ada komentar: