Unjuk Rasa, DPRD Dijaga Ketat
Aksi unjuk rasa sesuai surat izin yang diberikan oleh Polres Kerinci untuk 200 orang, tujuan ke Gedung DPRD Kerinci, ternyata gertak sambal semata. Pasalnya, jumlah mahasiswa yang mengatasnamakan diri Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (Gempur) yang datang kemarin (21/10), hanya berjumlah 28 orang.
Para pendemo tetap menyuarakan keinginan. Massa menuntut Bupati Kerinci H Murasman turun dari jabatannya. Alasan massa, kinerja bupati sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Beberapa persoalan yang menjadi isu utama yang diangkat oleh para pengunjuk rasa, adalah semakin terpuruknya pemerintahan di bawah kepemimpinan Murasman.
Persoalan seleksi CPNS tahun 2009 dan kekhawatiran akan terjadinya hal yang sama pada seleksi CPNS di tahun 2010, juga menjadi tuntutan para pendemo tersebut.
“Seleksi CPNS, itu kami masih ingat. Tapi sama sekali tidak ada kejelasan sampai sekarang dan kemurnian kelulusan sama sekali tidak ada. Seleksi kemarin dilaksanakan dengan tingkat nepotisme dan kecurangan yang tinggi,” teriak salah seorang orator di depan Gedung DPRD kerinci, kemarin (21/10).
Persoalan maraknya illegal logging dan penempatan pejabat di Pemerintah Kerinci, juga menjadi sorotan para pengunjuk rasa. Para pendemo meminta agar wakil rakyat yang ada di gedung DPRD Kerinci turun menemui massa yang berjumlah sekitar 28 orang tersebut.
Selang beberapa menit, Kapolres Kerinci Hastho Rahardjo, tampak memanggil koordinator lapangan aksi unjuk rasa dan membicarakan soal pertemuan dengan wakil rakyat.
Para pengunjuk rasa menerima tawaran dari Kapolres Kerinci, dan dibawa masuk ke dalam pagar DPRD Kerinci untuk menghindari kemacetan lalu lintas di depan gedung DPRD Kerinci. Beberapa anggota DPRD Kerinci langsung menemui para pengunjuk rasa dengan pengawalan yang sangat ketat oleh anggota Polres Kerinci.
Di hadapan para pengunjuk rasa, anggota DPRD Kerinci menanggapi sejumlah pertanyaan yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa.
Menurut anggota DPRD Kerinci Subur Budiman, pihaknya sangat menyambut baik aksi unjuk rasa oleh para mahasiswa, namun pihaknya meminta adanya kontrol dari semua pihak. “Jangan hanya dewan yang diminta mengontrol, tapi semua unsur merupakan pengontrol,” ujarnya.
Soal illegal logging, dirinya mengaku tidak mengetahui adanya hal tersebut. Dijelaskan, jika ada laporan baik itu tertulis maupun lisan, maka pihaknya akan langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi tersebut. “Tidak mungkin kami menunggu pintu rimba,” tegasnya.
Anehnya, dalam aksi unjuk menuntut turunnya Bupati Kerinci tersebut, didapati banyak mahasiswa yang berasal dari Kota Sungaipenuh. Menurut informasi yang dihimpuan harian ini, dari jumlah pengunjuk rasa, didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari Kota Sungaipenuh, bukan penduduk Kabupaten Kerinci.
Pengunjuk rasa yang meminta dipertemukan dengan Bupati Kerinci oleh anggota DPRD Kerinci, akhirnya bubar dan diantarkan oleh anggota Polres Kerinci untuk meninggalkan gedung DPRD Kerinci.
Setelah duduk dan bernyanyi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Sat Pol PP Kabupaten Kerinci, akhirnya Kapolres Kerinci bersama Kasat Intelkam, dan Kabag Ops berhasil mengendalikan massa. Massa akhirnya membubarkan diri. Niat bertemu Bupati Kerinci pupus.
Anggota dewan yang hadir di kantor hanya segelintir orang. Bahkan, dari jumlah yang hadir, lebih memilih menggunakan jasa ojek dan tidak membawa kendaraannya ke kantor.
Aksi unjuk rasa 28 mahasiswa dijaga ketat oleh ratusan aparat dengan senjata lengkap dan satu unit mobil water canon. Kapolres Kerinci AKBP Hastho Raharjo, melalui Kabag Ops AKP Budi S mengaku, menurunkan sebanyak 200 personel Polres Kerinci.
“Yang kita turunkan ini sebanyak 200 personel, tapi yang nampak hanya sebagian kecil, kita sudah siap sesuai dengan jumlah massa yang dituliskan di surat izin, tapi nyatanya pendemo jumlahnya hanya sedikit,” ungkap Budi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar