Pengakuan Bappeda Kota Soal APBD 2011
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Jambi Ertati Akhmad, kemarin (28/10), membeber, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemkot Jambi dalam mengajukan APBD 2011 ke Bappeda, tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemkot Jambi. RPJM ini menuangkan visi dan misi Wali Kota Jambi, rencana strategis SKPD dan Indikator Kinerja Umum (IKU).
Ertati Akhmad, Kepala Bappeda Kota Jambi usai hearing (rapat dengar pendapat) dengan DPRD Kota Jambi kemarin (28/10), mengatakan, SKPD dalam mengajukan anggaran tidak berdasarkan RPJM, Renstra, IKU serta tidak berdasarkan skala prioritas pembangunan. Oleh karena itu, Bappeda sering menolak ajuan anggaran SKPD.
“SKPD kadang tidak punya renstra, jadi yang diajukan apa yang nampak di depan mata saja. Sewaktu kita coret ajuannya, malah Bappeda yang disalahkan,” katanya. Dia juga mengaku pengajuan dari SKPD-SKPD terkadang melebihi batas keuangan Pemkot Jambi.
Dikatakan, sebenarnya yang menjadi prioritas pembangunan di Kota Jambi adalah infrastruktur jalan, drainase, gorong-gorong, pendidikan, kesehatan, sanitasi dan ekonomi kerakyatan. “Tapi yang diajukan SKPD, banyak lari dari prioritas Pemkot Jambi,” ujarnya.
Karena banyak yang tidak sesuai dengan RPJMD, Renstra, IKU dan skala prioritas pemkot, maka Bappeda dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) melakukan rasionalisasi anggaran. Dicontohkan, pengajuan anggaran untuk terminal, pembangunan gedung-gedung adalah pembangunan yang anggarannya melebihi batas keuangan pemkot dan belum menjadi prioritas Pemkot Jambi. “Terminal dan bangun gedung kantor, semua untuk kepentingan masyarakat, tapi nanti lah itu,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Jambi Zayadi mengaku sepakat dengan Bappeda Kota Jambi. Menurutnya, dalam pengajuan anggaran memang harus memperhatikan skala prioritas. Bappeda memiliki fungsi menyeleksi rencana kegiatan pembangunan tersebut
Pembangunan, kata Zayadi, harus terencana dan memiliki ukuran yang konkret. Sehingga kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dapat berhasil. “SKPD harus memiliki rencana kegiatan, sehingga dapat dilakukan secara yang betahap. Jangan apa yang tampak di mata itu yang dibuat,” cetusnya. Dia juga menyarankan agar Wali Kota Jambi Bambang Priyanto membuat target pembangunan dengan skala prioritas.
Zayadi mengaku DPRD selalu meminta agar wali kota membuat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sehingga pemkot memiliki panduan dan arah dalam melaksanakan pembangunan. “RPJMD itu adalah panduan SKPD, jadi siapapun kepala dinasnya, arah kebijakannya harus mengikuti RPJMD,” katanya.
Untuk diketahui, Wali Kota Jambi tidak membuat RPJMD dalam bentuk peraturan daerah, namun hanya dalam bentuk Peraturan Walikota (PW). Wali kota beralasan Kementerian Dalam Negeri memperbolehkan RPJMD berbentuk PW. Dalam pembuatan RPJMD itu, DPRD Kota Jambi tidak dilibatkan karena hanya berbentuk PW. “Kita selalu minta agar RPJMD disepakati pemkot dan dewan,” ungkapnya. Zayadi juga menyarankan agar SKPD juga memiliki renstra sebagai panduan umum dalam melaksanakan RPJMD.
Safrudin Dwi Apriyanto, anggota fraksi PKS lainnya menambahkan, berkaca dari pengajuan anggaran pembangunan di APBD 2010, cukup banyak SKPD yang mengajukan anggaran tidak sesuai RPJMD. Untuk itu, dia meminta agar Bappeda selektif dalam memilah-milah program pembangunan. “Harus disesuaikan betul dengan RPJMD. SKPD jangan ulangi kesalahan yang lama karena program yang lama tidak ada dampaknya kepada masyarakat,” katanya.
Dia menyarankan, jika SKPD mengajukan anggaran program pembangunan tidak sesuai dengan RPJMD, maka programnya langsung dicoret. Dia mewarning Bappeda dan SKPD, jika anggaran tidak sesuai RPJMD dan diloloskan Bappeda, maka di dewan akan menolak program tersebut secara besar-besaran.
“Sebelum masuk dewan, seleksi dulu, tolong dipaskan dengan RPJMD. Kalau yang tidak sesuai RPJMD masih lolos juga, maka dewan akan coret program itu,” ujarnya.
Dia berharap pada APBD 2011 program yang diajukan Pemkot Jambi, benar-benar program pro kepada masyarakat. Seperti program mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
Safrudin menilai, sebenarnya SKPD mengetahui RPJMD Pemkot Jambi, namun koordinasi antar SKPD masih lemah. “Kita sarankan agar koordinasinya lebih kuat sebelum anggaran diajukan ke dewan, jadi satu suara ketika masuk dewan,” pungkasnya.
Sementara itu salah satu SKPD, Dinas Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Jambi (Distan) mengaku sudah mengajukan anggaran program di APBD 2011. Menurutnya Distan mengajukan program sesuai Renstra, RPJMD dan visi dan misi walikota Jambi serta skala prioritas.
Program tersebut seperti penggemukan sapi, bantuan bibit lele dan gurami selang untuk 1000 kolam petani yang gagal budidaya belut dengan Pertamina. “Kolamnya kan sudah dibuat masyarakat, kita manfaatkan kolam tersebut untuk budidaya lele dan gurami selang,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar