Bukan rahasia lagi, untuk menjadi seorang kepala daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Untuk lingkup kabupaten saja, seorang calon bupati (Cabup) “wajib” menyiapkan dana minimal Rp 1 miliar. Pada Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Batanghari yang pencoblosannya pada 23 Oktober mendatang, dana Rp 1 miliar ini hanya digunakan pada masa kampanye selama 14 hari. Angka yang fantastis.
Dikatakannya, kegiatan kampanye dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti rapat umum terbuka, dialogis atau terbatas, serta debat kandidat. Tapi, pada umumnya para calon lebih memilih kampanye rapat umum terbuka, meski kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang besar. Paling tidak, kata Thabrani, calon menyiapkan berbagai bentuk atribut kampanye, seperti baju kaos, umbul-umbul, dan lainnya. Lalu, ada dana untuk transportasi, termasuk biaya kehadiran peserta kampanye.
Seharusnya, kata Thabrani, calon bisa mencermati apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Salah satunya, konstituen yang ingin bertemu dan dialog langsung dengan calon tersebut. “Makanya saya berpikiran lebih efisien dilakukan kampanye dialogis yang lanasung mendengarkan keluhan konstituen. Kegiatan ini juga sangat lebih efisiensi dalam penggunaan anggaran,” ujarnya.
Dikatakannya, berapa pun besarnya anggaran yang disiapkan, jika tidak tepat sasaran akan sia-sia. Makanya, prioritaskan kematangan dalam penggunaan anggaran dan kampanye.
Terpisah, Pengamat Politik IAIN STS Jambi, Sayuti Una mengatakan, kegiatan kampanye tidak terlepas dari masalah anggaran. “Kecuali kandidat yang benar-benar diinginkan masyarakat. Akan tetapi, sulit mencari figur atau kandidat tersebut,” ujarnya.
Dengan dana yang besar, para calon harus merancang kegiatan kampanye yang bermanfaat dan efisien. “Jangan disia-siakan jadwal kampanye yang ada. Kampanye merupakan momentum bagi para kandidat untuk lebih ekstra untuk mencuri simpati masyarakat,” tandasnya.
Di Kabupaten Batanghari yang akan menggelar Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) pada 23 Oktober mendatang, dari lima pasangan cabup dan cawabup, rata-rata sudah menyediakan dana di atas Rp 1 miliar. “Kalau jumlah pasti tentu sulit disebutkan. Sebab, biasanya disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan,” ujar Jasasila, Ketua Tim Pemenangan pasangan Fattah-Sinwan saat ditemui di Gedung DPRD, beberapa hari lalu.
Jumlah dana di atas Rp 1 miliar tersebut, kata Jasasila, digunakan untuk berbagai kegiatan. Untuk kampanye rapat umum saja, kata Jasasila, minimal menghabiskan dana Rp 100 juta. “Makanya, kemungkinan kita tidak mengambil jatah semua kampanye terbuka,” ujarnya.
Mengenai asal dana tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Batanghari ini mengatakan semuanya berasal dari kantung pribadi calon. Juga ada bantuan dari masyarakat dan simpatisan. “Yang jelas bukan dari dana APBD maupun perusahaan daerah,” tegas Ketua Komisi A DPRD Batanghari ini. Untuk diketahui, bantuan pereorangan untuk pasangan cabup-cawabup minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 350 juta.
Ketua Tim Pemenangan Syahirsah-Erpan Fathoni juga mengakui amunisi itu penting, meski hanya penunjang untuk pemenangan. “Karena bagaimanapun dalam sosialisais butuh dana. Tapi figur juga tidak kalah pentingnya,” ujarnya.
Soal biaya yang dibutuhkan, Fathoni mengungkapkan sekitar Rp 2-3 miliar. Jumlah itu didapat dari dana calon, bantuan simpatisan, termasuk dari lembaga yang bersimpati dengan kepemimpinan Syahirsyah selama ini.
Dana tersebut dibutuhkan untuk keperluan pemasangan baliho, operasional tim, pertemuan dengan masyarakat hingga untuk kampanye rapat umum. “Kalau jumlah, siapapun pasti kurang. Ada saja yang dibutuhkan. Tapi ini kerja gotong royong,” ujar Fathoni.
Hal senada disampaikan Hamdi Rahman. Kandidat nomor urut tiga ini mengatakan ongkos politik memang dibutuhkan. Meski besar–kecil tidak menjamin seseorang bisa menang. ”Yang penting figurnya,” ujarnya saat ditemui di Pasar Keramat Tinggi, Muarabulian, beberapa hari lalu.
Dia mengakui, untuk biaya sosialisasi saja mereka sudah menghabiskan dana hampir Rp 1 miliar. Dana ini dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan masyarakat. ”Termasuk buat baliho dan nantinya juga ada biaya saksi,” ujarnya.
Mengenai sumber dana, Hamdi mengatakan selain dari dana pribadi, juga bantuan dari keluarga, tetangga, simpatisan yang mengharapkan perubahan di Batanghari. ”Yang jelas, tidak ada bantuan dari perusahaan di sini (Batanghari, red),” katanya.
Ketua Tim Pemenangan Aan-Pani, Rahmat Mulyadi mengatakan hal senada. ”Kalau anggaran kita relatif. Tergantung kebutuhan. Kalau dari kandidat memang tidak ada. Semuanya dibantu dari partai pengusung,” ujarnya.
Yang jelas, pihaknya berusaha melakukan sosialisasi secara optimal. Tentu dengan cara yang sederhana sesuai dengan kemampuan. Soal dana kampanye yang disiapkan, Rahmat mengaku tidak bisa menyebutkan rinci. Mengingat jumlahnya menyesuaikan dengan setiap kegiatan. Saat kegiatan, biasanya ada bantuan dari simpatisan maupun dari parpol pengusung. Apakah di atas Rp 1 miliar? “Di bawah itu lah. Kekayaan kandidat kita saja paling kecil. Jadi murni bantuan dari parpol pengusung,” ujarnya.
Calon lain, Fathuddin mengatakan tidak memiliki dana kampanye khusus. Dana yang dimiliki saat ini didapat secara bergotong royong dari masyarakat. Hampir setiap kegiatan, penyumbang untuk operasional kegiatan berbeda. “Kalau dana saya ini relatif. Alhamdulillah setiap kegiatan bisa berjalan. Meski dananya pas-pasan,” ujarnya.
Dia mengaku tidak memiliki dana seperti cabup lainnya. Namun, hampir semua kegiatan dan keperluan kampanye seperti baliho, pertemuan dengan masyarakat mendapatkan bantuan dari simpatisan. “Paling saya di bawah Rp 500 juta,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar