BAHAR SELATAN DI BAHAS WARGA MENOLAK

JAMBI GLOBAL BY:TONI SAMRIANTO

Bupati Kirim Surat Peninjauan Ulang

Penolakan Ibu Kota Kecamatan Bahar Selatan oleh warga enam desa di kecamatan tersebut mulai menunjukkan titik terang. Bupati Burhanuddin Mahir telah menyurati DPRD Muarojambi untuk meninjau ulang ibu kota kecamatan yang telah ditetapkan dalam perda no 28 itu.

Ketua DPRD Muarojambi Syahidan Alfajri, mengakui bahwa bupati telah menyurati dewan untuk melakukan peninjauan ulang atas ibu kota Kecamatan Bahar Selatan. Surat bupati tersebut diterimanya pada Jumat pekan lalu. “Surat dari bupati sudah saya terima dan saya serahkan ke komisi A untuk dipelajari,” kata Syahidan di ruang kerjanya, kemarin (14/10).

Dijelaskan Syahidan, penolakan ibu kota Kecamatan Bahar Selatan secepatnya dibahas di DPRD Muarojambi. Pasalnya, persoalan ini termasuk urgen dan sangat krusial. “Persoalan ini sangat urgen dan krusial, karena itu harus segera diselesaikan,” katanya.

Sistim penyelesaian konflik ibu kota kecamatan ini belum bisa dipastikan. Bisa saja diselesaikan melalui komisi dan bisa juga diselesaikan melalui panitia khusus. “Yang penting hasilnya tidak mengecewakan masyarakat Bahar Selatan,” katanya.

Penempatan ibu kota Kecamatan Bahar Selatan di unit 17, Desa Tanjung Mulia, disoal enam dari sepuluh desa di wilayah hukum Kecamatan Bahar Selatan. Desa-desa yang menyatakan keberatan itu yakni Desa Tanjung Lebar, Desa Ujung Tanjung, Desa Tanjung Baru, Desa Mekar Jaya, Desa Tri Jaya serta Desa Bukit Subur.

Alasan warga enam desa ini menolak ibu kota kecamatan di Desa Tanjung Mulai karena tidak sesuai kesepakatan awal. Sebab, dari awal para kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat di Bahar Selatan sudah menyepakati ibu kota kecamatan ditempatkan di Desa Bukit Subur.

Warga enam desa ini juga menuding bahwa Desa Tanjung Mulia tidak layak sebagai ibu kota kecamatan. Sebab, letak Desa Tanjung Mulia berada di pinggiran sehingga dinilai kurang strategis. Selain itu, Desa Tanjung Mulia disebutkan belum memiliki akses jalan aspal serta tidak tersedia jaringan listrik. Ditinjau dari aspek pendidikan, Desa Tanjung Mulia juga belum memiliki sekolah menengah atas. Sehingga sangat tidak layak sebagai ibu kota kecamatan.