JAMBI - Pelaksanaan perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperkirakan tidak akan luput dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Indikasi main belakang, titipan, sogok menyogok, atau praktik ilegal lainnya sudah mulai menguap ke permukaan.
Di Kerinci, misalnya. Indikasi ketidakmurnian seleksi CPNS sudah menjadi rahasia umum dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Selain seleksi CPNS pemerintah daerah, praktik main belakang itu juga ditengarai terjadi pada seleksi CPNS di Kementerian Agama (Kemenag).Menurut informasi, karena ketidakmurnian seleksi di daerah itu, banyak pelamar asal Kerinci yang memilih ikut seleksi di daerah lain. Sogok menyogok dan adanya titipan anak pejabat menjadi momok bagi pelamar yang ingin mengikuti seleksi secara murni.
‘’Di daerah kita (Kemenag Kerinci, red) ini, untuk ikut ujian seleksi bisa saja, tapi kemungkinan untuk lulus itu ibaratnya adalah sebuah kemustahilan yang luar biasa,’’ kata salah seorang pelamar yang minta namanya tidak ditulis.
Alumni salah satu perguruan tinggi di Jambi itu mengaku lebih memilih ikut seleksi CPNS di kabupaten atau provinsi tetangga yang juga akan membuka formasi penerimaan CPNS yang dibutuhkannya. ‘’Kita sudah melihat contoh di tahun-tahun lalu, yang lulus adalah orang dalam dan titipan para pejabat,’’ katanya.
Ditengarai uang yang nantinya didapatkan dari sogokan pelamar CPNS akan digunakan untuk mendapatkan jabatan sebagai kepala Kemenag Kerinci. ‘’Kalau seratus orang CPNS, dijatah satu orang Rp 100 juta, sudah berapa dapatnya. Itu hitung-hitungannya kalau dapat jabatan Kakan Kemenag Kerinci,’’ ucap sumber ini.
Saat dikonfirmasi, Pjs Kakan Kemenag Kerinci Sukardi, membantah tudingan tersebut. Dia mengaku sama sekali tidak tahu adanya praktik-praktik ilegal dalam seleksi CPNS di lembaga yang dipimpinnya. ‘’Itu saya tidak tahu, terima kasih informasinya,’’ ujar Sukardi.
Terpisah, Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, tidak menampik
selama ini banyak ditemukan indikasi main belakang atau permainan penerimaan dalam seleksi penerimaan CPNS. “Oleh karena itu sekarang kita sedang mensosialisasikan sistem perekrutan yang bersih dan transparan, masyarakat dapat mengakses info tentang pelaksanaan CPNS langsung. Itu yang sekarang sedang kita tuju,” katanya, Selasa (12/10) lalu.
Fachrori menjamin pada seleksi CPNS tahun ini tidak akan ada manipulasi. “Kita ingin mengubah sistem penerimaan CPNS yang dinilai negatif oleh masyarakat selama ini dengan melakukan pengawasan yang ketat. Kalau memang terbukti ada manipulasi, tentunya akan ada sanksi yang tegas,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan bahwa tahun ini bukanlah tahun terakhir pengangkatan tenaga honorer sebagai PNS, seperti yang diberitakan beberapa media pusat beberapa waktu lalu. “Belum ada kepastian bahwa tahun ini adalah tahun terakhir tenaga honorer diangkat sebagai PNS. Tentunya akan ada tahapan-tahapan yang sampai sekarang belum kita terima,” terangnya.
Jumlah Formasi Berkurang, Jadwal Belum Jelas
Sementara itu, hingga kemarin belum ada kepastian kapan seleksi perekrutan CPNS di Provinsi Jambi akan dilaksanakan. Sejumlah daerah mengaku masih menunggu penetapan formasi dan jadwal dari pusat.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muarojambi Jangning, mengatakan, sejauh ini mereka belum mendapat informasi resmi terkait rekrutmen CPNS daerah. “Sampai sekarang belum ada pemberitahuan dari Menpan. Kalau sudah ada, baru bisa kita informasikan,” katanya, kemarin.
Jika dilihat dari kebiasaan, menurut dia, proses perekrutan CPNS akan berlangsung setelah Menpan mengumpulkan seluruh BKD di Jakarta. “Biasanya seluruh BKD dikumpulkan di Jakarta dulu. Kemudian Menpan akan menyampaikan adanya perekrutan CPNS,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, lanjut dia, Menpan juga akan menetapkan formasi yang akan diterima serta jumlah kuota CPNS yang akan direkrut di masing-masing daerah. “Sampai sekarang, persetujuan terhadap formasi yang kita diajukan saja belum dijawab,” ujarnya.
Seperti dinformasikan, pada penerimaan CPNS kali ini, BKD Muarojambi lebih banyak mengajukan formasi tenaga teknis. Menyusul tenaga guru dan kesehatan. Rinciannya tenaga teknis 300, guru 200 dan kesehatan 150. Totalnya 650 orang.
Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaporkan, jumlah kuota formasi CPNS yang disetujui oleh pusat untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun ini sebanyak 240 orang. Jumlah itu menurun dari tahun lalu yang mencapai 390 orang.
Menurut Kepala BKD Tanjab Barat Amirul Mukminin, jumlah formasi yang disetujui itu masih belum mencukupi kebutuhan di Tajab Barat. Oleh karenanya, BKD kembali mengusulkan ajuan penambahan jumlah kuota sebanyak 100 lagi. Namun, hingga sekarang belum ada informasi lebih lanjut mengenai usulan tersebut.
“Tahun lalu, kita kalau tidak salah mendapat jatah 390 orang. Sedangkan tahun ini, hanya 240 orang. Padahal kebutuhan pegawai kita sangat banyak. Makanya kami mengusulkan adanya penambahan kuota,” katanya.
“BKD hanya bisa sebatas mengusulkan. Sedangkan keputusannya berada di BKN pusat,” imbuhnya. Dia menjelaskan kekurangan pegawai terdapat pada unit pelaksana teknis daerah. Terutama di sejumlah kecamatan yang baru saja dimekarkan. Padahal, guna peningkatan pelayan harus terisi oleh pegawai yang memiliki kemampuan memadai. Akibatnya, hanya ada pegawai honorer.
“Seperti kalau di UPTD tersebut ada pekerjaan, tetapi tidak ada PNS-nya. Lalu bagaimana bisa berjalan. Kalau menggunakan tenaga honorer namanya menyalahi aturan. Inilah yang kita tengah perjuangkan,” terangnya.
Tidak jauh beda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kerinci juga belum bisa memastikan kapan seleksi CPNS dimulai. Selain itu, mereka juga masih menunggu keputusan apakah akan menerima formasi SMA sederajat atau tidak. Karena, rincian formasi CPNS untuk Kerinci belum diterima dari pusat.
‘’Kita masih menunggu, rinciannya dan dalam waktu dekat ini akan turun. Jadi hingga sekarang belum bisa kita pastikan,’’ kata Kepala BKD Kerinci Armidis, didampingi Kabid PKMP Evron.
Menurut dia, formasi yang disetujui oleh Menpan beberapa waktu lalu belum dijelaskan rincian formasinya untuk apa saja. ‘’Sebelumnya kita memang usulkan formasi SMA sederajat, namun kemarin, yang disetujui hanya jumlah formasinya saja,’’ jelasnya.
Seperti diketahui, formasi CPNS Kerinci yang disetujui Menpan beberapa waktu lalu sebanyak 225 orang. Rinciannya, tenaga guru 101, tenaga kesehatan 61 dan tenaga teknis 63. ‘’Namun, rincian per jurusan apa saja, itu yang belum dan masih menunggu,” katanya.
Sementara itu, di Kota Sungaipenuh dipastikan tidak akan menerima formasi SMA sederajat. Penegasan ini disampaikan Sekda Kota Sungaipenuh Arfensa. Menurut dia, dari formasi yang disetujui Menpan sama sekali tidak ada untuk SMA sederajat. ‘’Kita belum menerima formasi yang resmi, namun yang pasti untuk SMU sederajat tidak diterima,’’ katanya.
Formasi yang disetujui oleh Menpan untuk Kota Sungaipenuh sebanyak 236 orang. Rinciannya, tenaga guru 106, tenaga kesehatan 41 dan tenaga teknis 89. “Sebelumnya kita mengusulkan ke pemerintah pusat sebanyak 700. Tapi yang disetujui hanya 236. Dan, itu tidak ada untuk SMA. Tapi, untuk Diploma II, III dan S-1,” ungkap Arfensa.
Arfensa menambahkan, kuota formasi yang diterima pemkot tahun ini berkurang dibandingkan tahun lalu. Tahun 2009, kota menerima CPNS 353 orang. Sedangkan tahun ini 236 atau berkurang 117 orang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar